Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sangat setuju dengan rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pembelian lahan RS Sumber Waras.
"(Dprd bikin Pansus BPK soal Sumber Waras) Bagus. Justru harus pansus," tutur mantan Bupati Belitung Timur yang akrab disapa Ahok tersebut di Balai Kota DKI jakarta, Kamis (6/8/2015).
Pasalnya, lanjut Ahok, dengan dibentuknya pansus, dirinya berharap bakal terkuak permasalahan sebenarnya atas kasus tersebut.
"Supaya DPRD itu ngerti bahwa itu ada nota kesepahaman antara gubernur dengan Ketua DPRD. Di situ disebutkan bahwa kebijakan umum anggaran prioritas platform anggaran untuk APBD Perubahan 2014 itu adalah bidang kesehatan," tuturnya.
Menurutnya, pada nota kesepahaman tersebut disebutkan, salah satunya adalah membeli sebagian lahan Sumber Waras untuk dijadikan rumah sakit jantung dan kanker.
"Justru di situ supaya pansus bisa membuktikan bahwa tidak ada prioritas bidang pendidikan. Walaupun tentu ada pembangunan. APBD P kan ngga mungkin prioritas pendidikan, kan mesti lelang. Ga ada, kosong. (Lalu) kenapa bisa beli ups itu kan kita coret," tuturnya.
Namun demikian, selain mendukung upaya pembentukan pansus tersebut, pihaknya juga berharap bahwa pada aat rapat pansus dapat digelar secara terbuka dan tidak tertutup agar semua orang bisa mengetahuinya.
"Makanya bagus kalau DPRD bikin pansus, tapi jangan tertutup dong. Biar semua orang tahu, harus terbuka. Wartawan bisa masuk, biar lihat prosesnya," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
