Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengklaim Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) pembelian lahan RS Sumber Waras sudah sesuai prosedur sehingga DPRD DKI memberikan persetujuan atas rencana Pemprov tersebut.
Wakil Ketua Tim Pansus Hasil Temuan BPK Prabowo Soenirman mengatakan saat pembahasan KUAPPAS tersebut tidak ada masalah karena Plt Gubernur yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah sesuai prosedur. Hanya saja DPRD DKI menyoroti kejanggalan pada eksekusi pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit kanker dan jantung.
"Jika Pak Gubernur mengklaim pembelian lahan sudah disetujui DPRD itu memang benar. Namun, masalahnya pada eksekusinya, pada prosesnya, dan negosiasi pembeliannya," kata Prabowo di ruang A, Gedung DPRD DKI, Selasa (11/8/2015).
Prabowo mengakui saat disetujui oleh DPRD DKI pada November 2014 karena keterbatasan waktu. Persetujuan dilakukan karena terdesak dengan pelantikan dewan yang baru.
"Dalam pengajuan perencanaan memang belum terperinci, tetapi Gubernur tidak salah dalam perencanaan. Yang salah proses eksekusinya," jelas Prabowo.
Prabowo mengakui lahan yang diajukan kepada DPRD DKI saat perencanaan memang berlokasi di Jalan Kyai Tapa dari RS Sumber Waras. Hanya saja Pemprov DKI justru membeli lahan yanh dibagi dua dengan akses bukan melalui Jalan Kyai Tapa tetapi Jalan Tomang Raya yang mana memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) yang berbeda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
