Bisnis.com, TANGERANG—Pemerintah Provinsi Banten mengaku penyerapan anggaran di daerah berjalan lambat tak jarang terkendala dari kebijakan pemerintah pusat sendiri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten M. Yanuar mencontohkan saat terjadi reorganisasi di kementerian tertentu maka dokumen pelaksanaan anggaran sampai ke pemda jadi lebih lambat.
Yanuar menyatakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diterima belum lama ini. Kondisi seperti ini tentu saja penyerapan anggaran di daerah jadi lambat.
"Semestinya sejak Januari sudah keluar agar kami di daerah bisa melakukan upaya percepatan," ucap dia kepada Bisnis, Kamis (13/8/2015).
Pemerintah pusat kini sedang melakukan kajian kemungkinan penerapan sanksi bagi daerah yang tidak optimal menyerap anggaran. Cara yang ditempuh ialah dengan mengubah sebagian dana transfer menjadi surat utang negara (SUN).
Perubahan itu akan diterapkan baik untuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Pemerintah berencana untuk membiayai ketiga opsi dana transfer ke daerah ini dengan menerbitkan SUN.
Apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa menerapkan saksi tersebut pada tahun fiskal ini maka pelaksanaannya diundur ke tahun anggaran 2016. Cara ini ditempuh lantaran penyerapan anggaran pemda berimbas besar terhadap ekonomi nasional.
Yanuar berpendapat perubahan sebagian dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat menjadi surat utang negara tampaknya belum mampu mendongkrak penyerapan anggaran secara optimal. Sekalipun ada SUN tetapi DPA dari pempus turunnya lambat tetap saja penyerapan di daerah tidak bisa gesit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
