Bisnis.com, TANGERANG—Guna mengefektifkan penyerapan anggaran, Pemprov Banten mengklaim pihaknya berupaya sigap merasionalisasi belanja daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten M. Yanuar mengatakan selain rasionalisasi juga dilakukan pemetaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana yang serapannya rendah.
Penyerapan anggaran yang rendah salah satunya dialami SKPD yang mengurusi kesehatan. Permasalahan Dinas Kesehatan, contohnya, program pembelian alat-alat kesehatan mesti tertunda lantaran pembangunan rumah sakit ternyata belum selesai.
"Dan dipetakan pula kegiatan apa yang kemungkinan tidak bisa teralisasi. Lalu kami optimalkan dengan mengalihkan dananya ke peruntukkan lain demi mencapai target RPJMD," ucapnya kepada Bisnis, Kamis (13/8/2015).
Selain perkara efektivitas penyerapan anggaran, Bappeda Banten juga berupaya menekan dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran). Pada tahun lalu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) silpa Banten berkisar Rp1,9 triliun.
Program yang cenderung diprioritaskan merupakan agenda yang dampaknya paling luas terhadap masyarakat Banten. Tidak hanya pendidikan dan infrastruktur tetapi juga penanggulangan kemiskinan. Per September 2014 tercatat ada 649.190 orang miskin di Banten setara 5,51% dari total penduduk.
Pemerintah pusat kini sedang melakukan kajian kemungkinan penerapan sanksi bagi daerah yang tidak optimal menyerap anggaran. Cara yang ditempuh ialah dengan mengubah sebagian dana transfer menjadi surat utang negara (SUN).
Perubahan itu akan diterapkan baik untuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Pemerintah berencana untuk membiayai ketiga opsi dana transfer ke daerah ini dengan menerbitkan SUN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
