Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI melakukan kajian pemukiman kumuh warga DKI sebelum lakukan penggusuran.
Dalam acara pembukaan Lokakarya Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) Djarot menegaskan SKPD harus membuat peta lokasi pemukiman kumuh. Adapun isi peta tersebut adalah karakter pemukiman.
"Lokasi pasti memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Lalu mereka juga perlu melakukan verifikask status lahan. Apa status lahannya? Apakah milik negara atau bukan? Berkaca dari hal tersebut maka untuk program normalisasi di Kampung Pulo kami sediakan rusun di Jatinegara Barat adalah bantuan Kementerian PUPera," jelas Djarot.
Djarot menegaskan status lahan saat ini menjadi perhatian penting. Pemprov DKI harus teliti pada unsur kekerabatan warga dengan lingkungan setempat dan histori lahan pemukiman.
"Dari peta ini maka harus ada startegi sampai 2019 ada bebrapa komponen yang harus dipegang teguh, tentang konsistensi dalam pelaksanaannya, di samping konsistensi juga kelambatannya. Kemudian evaluasi secara berkala," kata Djarot.
