Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI dipandang perlu menyusun program dalam menghadapi pasar bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean tahun ini.
DPRD DKI Jakarta hari ini, Senin (7/9/2015) kembali melakukan rapat Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Asisten Sekda Bidang Perekonomian.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Asisten Bidang Perekonomian Franky Mangatas, Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal Catur Laswanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Priyono, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Purba Hutapea.
Dalam pemaparannya kerap kali anggota dewan mempertanyakan kepada sejumlah dinas soal penyusunan anggaran dan program jelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Salah satu yang menggelontorkan kritik adalah Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Bestari Barus yang menyatakan perlu ada penyusunan program prioritas supaya bisa berintegrasi dengan baik.
Hal itu juga dinyatakan Pimpinan Badan Anggaran Mohamad Taufik.
Kepada Bisnis.com, Taufik mengungkapkan penyusunan program dalam KUA-PPAS oleh Dinakertrans DKI belum memberikan solusi bagi masyarakat Jakarta dalam menghadapi MEA.
"Ini bagaimana kesiapan kita menghadapi MEA. Dinas Ketenagakerjaan itu harus ada program antisipasi itu, ini belum ada program untuk mengatasi itu," kata Taufik.
Politisi Gerindra tersebut menegaskan, ketika ada serbuan tenaga kerja asing, Dinaskertras DKI harus menyusun program untuk menjaga masyarakat Jakarta atau melindungi para pencari kerja.
Menurutnya, program Dinaskertrans DKI tak bisa hanya melakukan kerjasama dengan sejumlah perusahaan agar tidak terjadi pengangguran saat MEA. Dinaskertrans DKI harus membuat strategi baru.
"Karena nanti pencari kerja luar masuk ke Indonesia [warga DKI] tidak bisa kerja, dan ini harus ada peningkatan skill, karena nanti kalah kalau skill kita tak lebih bagus. Pikirkan juga bagaimana tenaga kerja kita diterima di luar negeri supaya kita bisa dapat devisa juga," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
