Bisnis.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap I proyek pembangunan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).
Peletakan batu pertama proyek LRT tahap I itu akan dilaksanakan di depan kantor Jasa Marga, tol KM 5.400, seberang Taman Angrek Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (9/9/2015).
Presiden Jokowi pada 2 September 2015 telah menandatangani dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembangunan perkeretaapian di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
Dua Perpres yang dimaksud yaitu Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kerata Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Perpres Nomor 99 Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeratapian Umum Di DKI Jakarta.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung sebelumnya juga sudah menyampaikan kepada wartawan mengenai kedua Perpres terkait pembangunan kereta api ringan, yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi itu.
"Soal LRT, Presiden telah tanda tangan Perppres tiga hal. Pertama, penunjukan PT Adhi Karya untuk membangun sarana. Kemudian, membentuk badan penyelenggara transportasi Jabodetabek," kata Pramono seperti dikutip dalam lama setkab.go.id.
Dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2015 disebutkan, penyelenggaraan LRT terintegrasi itu terdiri dari Lintas pelayanan:
a. Lintas Pelayanan Cawang - Cibubur;
b. Lintas Pelayanan Cawang - Kuningan - Dukuh Atas;
c. Lintas Pelayanan Cawang - Bekasi Timur;
d. Lintas Pelayanan Dukuh Atas - Palmerah - Senayan;
e. Lintas Pelayanan Cibubur - Bogor;
f. Lintas Pelayanan Palmerah - Bogor.
Melalui Perpres itu, pemerintah menunjuk menunjuk PT Adhi Karya sebagai pelaksana proyek pembangunan LRT.
Pemerintah juga membentuk komite pengawas untuk memantau tugas yang diberikan kepada Adhi Karya.
Komite pengawas ini akan dibentuk oleh Menteri Perhubungan, dan terdiri dari unsur-unsur Kementerian/Lembaga (K/L) dan profesional.
Salah satu bagian Perpres menyebutkan, Komite pengawas membantu Menhub mengawasi PT Adhi Karya.
