Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melayat ke rumah duka, Affan Kurniawan yang menjadi korban dari mobil rantis polisi brimob dalam demo Kamis (29/8/2025) malam.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya saudara kita, Affan Kurniawan Bin Zulkifli. Semoga Allah SWT melapangkan kuburnya serta menempatkannya di surga terbaik,” ujar Gubernur Pramono saat melayat ke rumah duka di Jalan Lasem, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/8/2025) pagi.
Pramono menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Affan karena ditabrak oleh aparat menggunakan mobil rantis. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sebab menyerang masyarakat yang menyuarakan suaranya saat demo.
Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan bantuan penuh kepada keluarga korban, mulai dari proses pemulasaran jenazah hingga pemakaman.
“Kami berkomitmen untuk membantu sepenuhnya agar keluarga tidak terbebani. Pemulasaran dan pemakaman akan kami fasilitasi dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Gubernur Pramono juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi Ibu Kota agar tetap aman dan kondusif. “Kami berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengutamakan penyelesaian dengan cara yang damai. Jakarta adalah rumah kita bersama, dan kita harus menjaganya agar tetap harmonis dan tertib,” tegasnya.
Selain korban meninggal dunia, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terdapat 38 pasien luka-luka yang dirawat di sejumlah rumah sakit, antara lain:
RSCM: 1 orang
RS Pelni: 12 orang
RSPP: 8 orang
RS Bhakti Mulia: 5 orang
RS Budi Kemuliaan: 2 orang
RS Patria IKKT: 1 orang
RSAL Mintohardjo: 5 orang
RS Eka Permata Hijau: 1 orang
RSUD Tarakan: 1 orang
RSKD Duren Sawit: 2 orang
“Pemprov DKI Jakarta menanggung penuh biaya perawatan bagi seluruh pasien tanpa terkecuali. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan terbaik tanpa khawatir soal biaya,” ujar Gubernur Pramono.
Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi tetap terkendali dan hak-hak masyarakat terlindungi.
