Bisnis.com, TANGERANG—Keterlibatan Indonesia di dalam Masyarakat Ekonomi Asean maupun program liberalisasi global lain disanksikan mampu menghasilkan kesejahteraan maksimal bagi rakyat.
Ketua Umum Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang tidak maksimal, program liberalisasi berpotensi membuat aktivitas penyelundupan meningkat.
“Selain penyelundupan, akan ada banyak ahli asing yang tidak ada hubungannya dengan nasionalisme,” ucapnya dalamm acara Usulan dan Peta Jalan KPK 2015 – 2019, di Tangerang, Senin (12/10/2015).
Saat ini Indonesia baru memiliki sekitar 150 pelabuhan. Jumlah ini belum memadai dibandingkan garis pantai yang terbentang. Walhasil peluang penyelundupan tinggi melalui jalur-jalur kecil alias pelabuhan tikus.
Perkara menyangkut wilayah perairan menjadi penting sejalan dengan perubahan orientasi pemerintah kepada aspek maritime. Bambang mengingatkan pemerintah harus sangat berhati-hati karena liberalisasi bisa-bisa hanya menjadikan Indonesia sebagai lapak perdagangan negara-negara lain.
“Kita bisa-bisa hanya menjadi bagian dari tempat perdagangan negara lain saja, walhasil tidak ada hubungannya antara liberalisasi dengan kemaslahatan,” ucap bambang.
