Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Perlu Kawal Implementasi Paket Kebijakan

Kadin Indonesia Kabupaten Bekasi menilai pemerintah perlu memastikan implementasi paket kebijakan yang tekah dikeluarkan hingga ke tingkat bawah.nn
Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) dan Kepala BKPM Franky Sibarani (kiri) memberikan keterangan pers seusai mengikuti rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9). Rapat tersebut membahas soal penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) serta kemudahan berusaha di Indonesia. /ANTARA
Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) dan Kepala BKPM Franky Sibarani (kiri) memberikan keterangan pers seusai mengikuti rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9). Rapat tersebut membahas soal penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) serta kemudahan berusaha di Indonesia. /ANTARA

Bisnis.com, BEKASI--Kadin Indonesia Kabupaten Bekasi menilai pemerintah perlu memastikan implementasi paket kebijakan yang tekah dikeluarkan hingga ke tingkat bawah.

Ketua Kadin Indonesia Kabupaten Bekasi Obing Fachruddin menilai, paket kebijakan I-VI yang telah dikeluarkan telah mengakomodasi keinginan para pengusaha. Hanya saja, pemerintah perlu memastikan kebijakan-kebijakan tersebut terimplementasi secara paralel hingga ke tingkat daerah.

"Artinya sudah terakomodasi dalam kebijakan dalam paket kebijakan I-VI, dan baru akan dirasakan saat kebijakan itu terimplementasi hingga tingkat ke bawah," katany, Senin (23/11/2015).

Dia juga mengharapkan pemda dapat ikut serta melakukan evaluasi peraturan-peratuan yang belum sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. "Pemda harus berjalan paralel. Jadi semangatnya sama."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi mengharapkan pemerintah dapat menjalankan setiap kebijakan dengan konsisten.  Purnomo Narmiyadi, Ketua Apindo Kota Bekasi menilai, konsistensi dalam implementasi kebijakan sangat dibutuhkan khususnya yang menyangkut fasilitas keringanan pajak bagi perusahaan.

Menurutnya, keringanan pajak yang diberikan nantinya akan memberikan dampak lanjutan berupa penaikan minat investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan kelancaran arus distirbusi barang antardaerah. Dengan demikian, biaya logistik yang kini mencapai 26% dari PDB terpangkas sehingga harga jual barang kepada end user akan lebih kompetitif. "Selain itu, juga harus memperlancar logistik barang sehingga harga bisa lebih murah."


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhamad Hilman
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper