Bisnis.com, DEPOK-- Pilkada Depok Jawa Barat yang akan digelar ada 9 Desember 2015 rawan terjadinya politik uang untuk memilih salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok periode 2016-2021.
"Sebanyak 41,3% hasil Survei Puskapol UI menyebutkan, warga menyatakan ada tawaran uang ataupun barang untuk memilih pasangan calon," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani, di Kampus UI Depok, Jumat (27/11/2015).
Bahkan, katanya, ada 88,2% responden menilai akan ada tawaran politik uang dari pihak tim kampanye pasangan calon untuk mengarahkan memilih calon kepala daerah tertentu.
"Angka survei ini menunjukkan jika adanya situasi kesenjangan antara antusiame dengan minimnya informasi pilkada, membuka kemungkinan terjadinya politik uang," katanya.
Dhani sapaan akrab Sri Budi Eko Wardani melanjutkan, survei dilakukan sejak 27 Oktober hingga 6 November 2015 dengan asumsi populasi sebanyak 1.221.981 pemilih dengan margin error dari penelitian sebanyak 3,99%.
Kesimpulan
Survei dan temuannya menyimpulkan bahwa proses pilkada masih jauh dari kondisi optimal. Sosialisasi dan informasi masih dinilai minim dan berkebalikan dengan antusiasme warga yang dinilai tinggi.
"Ketimpangan antara antusiasme dan informasi harus disikapi serius oleh penyelenggara," ujarnya.
Dhani mengatakan survei ini juga menanyakan tentang sikap warga terhadap politik uang dan ada kecenderungan warga untuk bersikap kritis terhadap praktik bagi-bagi uang pada masa kampanye.
Pada sisi lain katanya warga juga cenderung pragmatis. Pertama mayoritas sebanyak 77 persen responden akan bersikap menerima uang jika ada tawaran tetapi tidak memilih kandidat yang menjanjikan uang tersebut.
Pilkada Kota Depok Jawa Barat diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan Dimas Oky Nugroho dengan Babai Suhaimi yang diusung oleh PDI Perjuangan, PKB, PAN dan Nasdem. Pasangan calon ini mendapat nomor urut 1.
Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah Idris Abdul Shomad dengan Pradi Supriatna yang diusung oleh PKS dan Gerindra serta didukung oleh Partai Demokrat.
