Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menilai Raperda Kawasan Tanpa Rokok yang sedang disusun DPRD dan Pemprov DKI Jakarta mengancam keberlangsungan industri rokok.
Ketua Harian Gaprindo Muhaimin Moeftie menilai bahwa semangat dari raperda ini bukan pembatasan, melainkan pelarangan total.
“Usulan ketentuan dalam Raperda KTR DKI ini tidak saja merugikan para pabrikan produk tembakau, tetapi juga akan merugikan semua mata rantai industri, mulai dari pedagang di toko tradisional dan modern, pekerja pabrikan rokok sekaligus petani tembakau dan cengkeh,” kata Moeftie, seperti tertuang dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Jumat (18/3/2016).
Hal itu lantaran terdapat pasal yang melarang pedagang memperlihatkan jenis, merek, warna, logo, dan wujud rokok, seperti seperti pasal 23 ayat 1 dan 2 pada Raperda KTR tersebut.
"Raperda ini tidak hanya melarang total kegiatan merokok, tetapi juga kegiatan lainnya seperti iklan, promosi, penjualan dan pembelian produk tembakau di seluruh kawasan tanpa rokok," ujarnya.
Moeftie berharap DPRD dan Pemprov DKI segera melibatkan dan mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait dengan industri tembakau nasional yang akan terdampak secara langsung akibat kebijakan ini.
Menurutnya industri hasil tembakau, yang menyerap 6 juta tenaga kerja dan tahun lalu berkontribusi sebesar Rp139,5 triliun terhadap penerimaan cukai negara, telah berada dalam tekanan yang besar dengan kebijakan cukai dan pajak.
"Kami berharap pemerintah daerah tidak menambahkannya dengan kebijakan kawasan tanpa rokok yang eksesif,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=300&h=221)
