Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat transportasi dari Institut Transportasi Indonesia (Intrans) Darmatingtyas mengatakan, rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja untuk menghapus 3 in 1 untuk mengatasi kemacetan bukanlah solusi.
"Penghapusan Three-in-One hanya akan memicu kemacetan akibat menumpuknya kendaraan pribadi di jalan protokol," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/3/2016).
Dikatakan, penghapusan 3 in 1 harus dibarengi dengan kebijakan pengganti untuk mengurai kemacetan yakni penerapan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP).
"Kalau Ahok mau hapus silakan, tetapi harus bangun dulu sistem ERP. Jangan mendadak seperti ini," jelasnya.
Menurutnya, penerapan kebijakan 3 in 1 dirancang hanya untuk sementara, sampai ERP dilaksanakan.
Dia mengimbau agar penghapusan kebijakan yang kini justru membuat berjamurnya joki tersebut harus didahului oleh kebijakan penunjang lainnya.
"Pembatasan kendaraan bermotor dan penerapan ERP harus dilakukan. Selain itu, Pemprov DKI harus memperbanyak dan memperbaiki kualitas Bus Transjakarta," katanya.
Rencananya, Ahok akan mencoba menghapus aturan 3 in 1 mulai minggu depan. Ini dilakukan karena aturan tersebut tidak efektif dan justru menimbulkan banyak penyimpangan sosial, yakni joki 3 in 1.
.jpg?w=300&h=221)
