Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu Masih Tunggu Kejelasan Status Lahan

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu (IPALT) atau Jakarta Sewarage System (JSS) yang rencananya terdiri atas 14 zona dan zona nol masih menunggu kejelasan status lahan seluas kurang lebih 4 ha yang berada di zona 1 wilayah Pluit.n
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 04 April 2016  |  01:05 WIB
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu masih menunggu kejelasan status lahan - ilustrasi/ampl.or.id
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu masih menunggu kejelasan status lahan - ilustrasi/ampl.or.id

Bisnis.com,JAKARTA - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu (IPALT) atau Jakarta Sewarage System (JSS) yang rencananya terdiri atas 14 zona dan zona nol masih menunggu kejelasan status lahan seluas kurang lebih 4 ha yang berada di zona 1 wilayah Pluit.

Kepala Bidang Air Limbah Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Triyono mengungkapkan ketidakjelasan lahan tersebut terkait dengan proses pengalihan status yang belum terlaksana. Dia mengatakan hingga saat ini lahan tersebut tercatat dimiliki oleh salah satu BUMD DKI Jakarta yakni PT Jakarta Propertindo.

"Ya itu ada yang belum mau menyerahkan, prosesnya juga rumit karena Jakpro kan BUMD Badan Usaha milik DKI," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/4/2016)

Agus menjelaskan telah mengadakan rapat beberapa pekan lalu bersama dengan asisten pembangunan yang melibatkan dinas tata air, PD PAL Jaya, PBKAD, Bapeda, dan Biro Penataan Kota. Namun katanya dari rapat tersebut belum juga memutuskan status lahan tersebut.

Dia melanjutkan masih akan ada rapat lanjutan yang digelar dengan unit terkait dan melibatkan biro hukum dan BPKAD untuk untuk menjawab masukan yang diberikan dari pihak kejaksaan dan BPKP terkait peralihan status lahan pluit untuk proyek JSS.

Dengan demikian proses pengalihan status masih akan memakan waktu yang cukup lama. Tak hanya itu, secara keseluruhan pengerjaan proyek ini juga melibatkan banyak pihak. Oleh karenanya Agus belum bisa mengatakan secara pasti pengerjaan konstruksi ini akan dimulai.

Padahal zona I akan menjadi prioritas pembangunan yang akan dilakukan terlebih dahulu selain zona VI dan 6 zona lainnya, yakni zona 3,4,5,7,8, 10 dari 14 zona yang direncanakan menurut mater plan.

Saat dimintai konfirmasinya, Sekretaris Perusahaan Jakpro, Achmad Hidayat mengatakan telah menyerahkan urusan itu kepada pemprov DKI Jakarta

"Kami rasa sudah clear seharusnya, kami serahkan tanah [pluit] kepada Pemprov DKI," terangnya.

Adapun zona I tersebut didanai oleh pinjaman dari Jepang yakni JICA dan APBD DKI. Dengan perkiraan dana RP8,1 triliun lewat komposisi strukturnya 55% didanai oleh Jepang 45% didanai oleh APBD DKI.

Selain itu Agus juga menerangkan zona I dan VI hingga saat ini masih dilakukan penyusunan DED di PAL Jaya sebab dua zona ini merupakan lahan pemda. Pihaknya hingga saat ini kita masih melaksanakan persiapan-persiapan teknis dan administrasinya.

Sehingga tuturnya belum memulai pembicaraan spesifik mengenai rencana kerja sama dengan investor tertentu, meskipun dia mengakui banyak investor yang telah berminat.

"Kami kan masih dalam tahap persiapan tunggu persiapannya selesai. Doakan saja agar cepat selesai," katanya.

Sementara itu dengan mempertimbangkan kondisi terkini, Direktur Utama PD PAL Jaya memprediksikan konstruksi sipil proyek ini baru akan dimulai pada 2018.

Sembari menunggu dimulainya pengerjaan proyek dan pendanaan JSS, Subekti telah memiliki skenario untuk mengurangi pencemaran air limbah dan mencapai 75% coverage service hingga 2022. Skenario itu terdiri atas 45% sistem perpipaan, 25% komunal, dan 10% (off site)

Dia menjelaskan secara detailnya off site dicapai dengan sedot tinja terjadwal. Setiap tiga tahun pihaknya merencanakan untuk mendatangi perumahan warga untuk melakukan penyedotan yang akan diolah di Setiabudi dan Kosambi.

Sedangkan melalui sistem komunal ini beberapa gedung akan dibuatkan satu IPAL perpipaan standar yang tentunya lebih ekonomis dari sisi harga. Salas satunya seperti yang direncanakan pihaknya pada tahun ini yakni water cycle di TB Simatupang.

"Jalan tengahnya menuju ke sana [perpipaan JSS] ya itu, yang ini [septiptank dan komunal] harus kita bersihkan dulu," pungkasnya

Persoalan investasi air limbah diakui mantan Direktur Eksekutif Perpamsi itu memang memerlukan biaya besar dikarenakan merupakan utilitas paling bawah. Selain itu, jenis pipa, teknologi dan instalansi yang digunakan lebih mahal dibandingkan pengolahan air minum.

"Air minum itu kimiawi kalau kita lebih ke biologi menggunakan bakteri, bakteri ini kan butuh kondisi tertentu dan butuh waktu untuk tumbuh," katanya.

Dia menekankan sitem air limbah ini perlu dibenahi terlebih dulu, sehingga ketika air bakunya bagus maka pengolahan air minumnya juga menjadi lebih murah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

air limbah
Editor : Gita Arwana Cakti
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top