Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik mengatakan, Pemprov DKI seharusnya tidak memaksa para ketua RT dan RW menggunakan aplikasi Qlue untuk melaporkan kondisi lingkungannya.
Menurutnya, penerapan Qlue yang harus dilakukan di lokasi dan dalam waktu yang sama (real time) menyulitkan para RT/RW.
"RT/RW ini kan punya pekerjaan dan aktivitas, bukan full time jadi perwakilan warga. Emang mereka pengangguran semua apa?" ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kamis (2/6/2016).
Menurutnyak, sistem yang dijalankan RT/RW di berbagai wilayah di DKI Jakarta ini sudah sesuai dengan aturan. Jika ada pelanggaran, itu bukan karena sistem melainkan ada oknum RT/RW yang berbuat tak baik.
"Ahok kan bilang RT/RW gak bisa malak lagi gara-gara ada Qlue. Itu salah. RT/RW itu kerja sosial dari dulu. Belum tentu semua orang mau diganggu tengah malam buat ngurus Kartu Keluarga," kata politisi Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, sejumlah pengurus RT dan RW melakukan dialog dengan Komisi A DPRD DKI membicarakan penggunaan aplikasi Qlue sebagai perangkat pelaporan kinerja. Para pengurus RT/RW ini mengaku keberatan dengan kewajiban melapor tiga kali sehari melalui Qlue.
Mereka juga meminta Ahok mencabut SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang penggunaan Qlue dan Pergub Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga karena melanggar 20 aturan perundang-undangan di atasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
