Bisnis.com, JAKARTA - Penggusuran rumah oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diminta lebih bijak, terutama bagi kaum miskin.
Ketua Umum Keluarga Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Jakarta Joko Adi Wibowo mengatakan, momentum Iduladha dijadikan tapak tilas pemimpin DKI Jakarta untuk memperhatikan kaum duafa. Penyaluran hewan kurban hewan sapi atau kambing, menunjukan solidaritas kemanusiaan.
Joko berpendapat, pemimpin yang akan memimpin DKI Jakarta, lebih mendekatkan perhatian ke kaum duafa atau yang terpinggirkan.
Menurutnya, kaum duafa tinggal di bantaran kali atau lokasi yang jauh dari kemewahan tempat tinggal. Mereka terpaksa menempati bantaran kali karena terjepit himpitan ekonomi.
"KB PII menolak penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penggusuran paksa sama saja kembali ke zaman orde baru, " ujarnya saat menyerahkan satu ekor sapi dan kambing ke Masjid Nurul Iman dan Yayasan Yatim Piatu Muslim Ananda di Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Senin (12/9/2016).
KB PII mengharapkan kebijakan penggusuran tidak terulang kembali oleh pemimpin DKI Jakarta yang akan datang. Adapun penggusuran yang kerap terjadi, sering menimbulkan konflik. Bahkan menghilangkan mata pencaharian mereka.
"Kita semua tahu, masyarat dhuafa yang kena gusur, ada yang berjualan di depan rumahnya, kalau digusur maka mata pencahariannya terputus. Padahal kita enggak ingin mereka terbebani faktor ekonomi karena tergusur," tuturnya.
Dia berharap tidak ada lagi isu kawasan kumuh atau rumah yang dekat bantaran kali, kerapkali disudutkan sebagai penyebab banjir. Bahka sering dituding menguasai tanah milik negara tanpa seizin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan dalih masyarakat duafa tidak memiliki legal standing pada rumah yang ditempati, sambung dia, maka itu dijadikan objek fakta hukum bolehnya dilakukan proses penggusuran. Padahal masih banyak cara yang lebih humanis ke masyarakat duafa, demi menghindari letusan konflik sosial, tanpa perlu aksi penggusuran.
"Kita enggak ingin lagi jatuh korban dengan aksi gusur menggusur. Jangan rakyat dihadapi oleh kekuatan Satpol PP atau pengerahan aparat keamanan, itu kurang elok," ucapnya.
Diapun menghargai adanya relokasi ke rumah susun. Namun, ternyata bagi penduduk yang bertahun tahun mengontrak di lokasi bekas penggusuran tidak mendapatkan ganti rumah susun.
"Pembangun harus memanusiakan manusia. Agar tidak ada yang dirugikan, sehingga semua pihak diakomodir," ujar Joko.
