Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PILKADA 2017, Anies Baswedan: Pemprov DKI Wajib Jalankan KIP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menjalankan Kartu Indonesia Pintar (KIP) meskipun sudah memiliki program Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena merupakan program pemerintah pusat.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 31 Oktober 2016  |  13:41 WIB
Warga menunjukkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. - Antara
Warga menunjukkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Walau memiliki program yang mirip, Pemerintah provinsi DKI Jakarta wajib menjalankkan program pemerintah pusat.

Hal itu dikatakan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Anies, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menjalankan Kartu Indonesia Pintar (KIP) meskipun sudah memiliki program Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena merupakan program pemerintah pusat.

"Peraturan Presiden tentang KIP itu untuk seluruh Indonesia. Bila ada sebuah aturan dari pemerintah pusat, tugas kita menjalankan," kata Anies di Jakarta, Senin (31/10/2016).

Situasi akan berbeda bila bantuan tersebut merupakan sumbangan dari perusahaan swasta, bukan pemeritah pusat. Bila sumbangan itu dari swasta, maka bisa saja pemerintah daerah menolak.

"Bisa saja mereka bilang 'kami sudah cukup, silakan ke tempat lain kepada swasta. Namun, kalau itu program pemerintah, kita memiliki tanggung jawab secara hukum untuk melaksanakan," tuturnya.

Anies mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat dia memimpin sebagai menteri telah mentransfer bantuan program KIP kepada nomor rekening siswa miskin di Jakarta. Namun, ternyata pencairan dana tersebut sangat rendah.

Anak-anak penerima KIP di Jakarta ternyata takut mencairkan dananya karena dilarang melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

"Mereka takut mencairkan KIP karena diancam KJPnya akan dicabut," ujarnya.

Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies saat itu sudah pernah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dijawab melalui surat oleh Sekretaris Daerah Saefullah.

Isi surat jawaban itu menyatakan DKI Jakarta sudah memiliki program KJP dan meminta agar bantuan dana untuk siswa miskin di Jakarta dialihkan ke daerah lain.

"Kami berpegang pada jawaban resmi berbentuk surat itu. Bila kemudian ada jawaban yang berbeda yang disampaikan pejabat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, tentu kami pertanyakan," katanya.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 akan diikuti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN; Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai NasDem, serta pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada 2017

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top