Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan penambahan nilai dalam RAPBD DKI 2017 bukan untuk mengakomodasi kepentingan DPRD.
"Ini keinginan mereka sama dengan kami [eksekutif]. DPRD dan kami memiliki keinginan bersama yang sudah dituangkan dalam RKPD. Jadi keinginan DPRD jangan diterjemahkan sebagai titipan atau proyek mereka, tidak ada," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI, Rabu (7/12/2016).
Oleh karena itu, Soni panggilan akrab Sumarsono meyakini bahwa tidak terdapat pengubahan anggaran yang asal-asalan. Pasalnya penyusunan APBD harus ada dalam kerangka Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sebelumnya.
"Tidak ada diobrak-abrik, tidak ada perubahan. Kalau DPRD titip macam-macam di luar RKPD, pasti sudah saya tolak seratus persen," ujar Sumarsono.
Menurut Sumarsono, saat ini merupakan zaman transparan, sehingga masyarakat pun dapat mengawasi penggunaan APBD tersebut. "Jangan berpikiran, jangan-jangan ada titipan. Tidak ada. Zaman sudah berubah, enggak ada yang berani seperti itu," ucap Sumarsono.
Rancangan APBD DKI 2017 yang kini tengah dibahas direncanakan mencapai Rp70,28 triliun. Jumlah itu meningkat 4,65% dibandingkan dengan nilai APBD 2016 sebesar Rp 67,16 triliun.
