Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menata kawasan terpadu Pelabuhan Muara Angke dengan segera menyelesaikan pembuatan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Muara Angke yang akan terintegrasi dengan beberapa RIP di sejumlah pulau di Kepulauan Seribu.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi laut di Muara Angke dan Kepulauan Seribu itu dilakukan Pemprov DKI Jakarta, pasca diberikan kewenangan penuh oleh Kementerian Perhubungan untuk mengelola Pelabuhan Muara Angke.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sumarsono menyatakan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Muara Angke diberikan pasca insiden terbakarnya KM Zahro Express yang menelan banyak korban jiwa beberapa waktu lalu.
"Pertama, kita akan segera selesaikan penyusunan RIP Muara Angke," tegas Sumarsono yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tersebut.
Namun demikian, Soni menambahkan, Pemprov DKI juga akan mulai menyusun RIP-RIP sejumlah pulau yang ada di Kepulauan Seribu, sehingga bisa terintegrasi dengan baik.
"RIP di pulau-pulau juga bisa kita mulai susun, sehingga kapal-kapal yang berlayar dari Muara Angke dan dapat berlabuh di pulau-pulau Kep. Seribu tanpa ada masalah," terangnya.
Pria yang akrab disapa Soni tersebut menyatakan bahwa untuk mewujudkan penataan kawasan terpadu Pelabuhan Muara Angke tersebut, pihaknya akan fokus pada beberapa upaya pembenahan.
Upaya pertama, yakni dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Muara Angke. Pemprov DKI Jakarta mengaku bakal mendapatkan bantuan dari PT Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia) dan PT ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan).
Namun demikian, ujar Soni, meskipun mendapatkan bantuan Pelni dan ASDP dalam peningkatan sarana dan prasarana di Muara Angke, pihaknya memastikan tidak akan mengesampingkan keberadaan kapal tradisional yang selama ini berada di Muara Angke.
Pihaknya bahkan akan membuat koperasi guna menampung keberadaan kapal tradisional tersebut sesuai aturan dari Kemenhub.
"Kita memang dapat bantuan Pelni dan ASDP, tapi kita juga hatus pastikan tanpa menggusur keberadaan kapal-kapal tradisional yang ada. Kita akan buat koperasi," tegasnya.
Pihaknya bahkan mengaku sudah melakukan negosiasi dengan Kementerian Perhubungan, terkait besaran modal utama koperasi.
"Aturan Kemenhub yang mengharuskan koperasi harus Rp105 miliar modal utamanya, itu pun sudah kita negosiasi dan bisa diturunkan, sehingga upaya untuk menampung kapal tradisional di Muara Angke bisa dilakukan," ujarnya.
Langkah berikutnya, kata Soni adalah dengan melakukan pembenahan manajemen pelabuhan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penyesuaian harga atau tarif, sehingga tidak memberatkan masyarakat maupun penyelenggara jasa.
"Pembenahan manajemen ini jelas. Nanti kita akan sistem online misalnya. Harganya akan disesuaikan. Saat ini angka pastinya belum keluar, tapi sekitar Rp50 ribuan lah, naik turun. Tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal," terangnya.
Upaya selanjutnya, kata Soni, adalah pembenahan manajemen kawasan yang pembangunannya harus terintegrasi lintas sektoral.
"Dalam waktu dekat saya akan membentuk tim khusus untuk penanganan pembangunan kawasan terpadu Muara Angke yang berisi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujarnya.
Tim yang disepakati beranggotakan 12 orang dari masing-masing SKPD terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Transportasi, Bina Marga, Bappeda, dan lainnya itu akan dipimpin Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah.
Andri Yansyah, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKK Jakart menambahkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan penyusunan RIP Muara Angke tersebut akan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Darah - Perubahan (APBD - Perubahan) 2017.
"Kita nanti tidak hanya susun RIP Muara Angke saja, tapi RIP-RIP di sejumlah pulau yang ada di kawasan Kepulauan Seribu, keseluruhan. Nanti anggarannya diusulkan di APBD - Perubahan 2017," ujarnya.
