Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Plt Gubernur: Pembangunan Rusun DKI Segera Tuntas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengharapkan permasalahan rumah susun dapat segera tuntas, sekitar 11.105 unit rusun ditargetkan segera disiapkan.
Plt Gubernur DKI Soemarsono (berbaju kuning)/beritajakarta.com
Plt Gubernur DKI Soemarsono (berbaju kuning)/beritajakarta.com

Bisnis.com,JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengharapkan permasalahan rumah susun dapat segera tuntas, sekitar 11.105 unit rusun ditargetkan segera disiapkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan pemerintah provinsi merencanakan dapat melakukan percepatan pembangunan rumah susun. Dia mempertimbangkan target tersebut lantaran kepentingan menyediakan rusun yang mendesak bagi masyarakat Jakarta. Pasalnya, menurutnya terdapat 11.000 orang menunggu.

“Semua pembangunan dipercepat, lelangnya sedang berjalan yang kemarin yang sempat mengalami penundaan pembangunan,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI, Senin (23/1/2017).

Sebelumnya , terdapat beberapa rusun yang harus ditunda lantaran berdasarkan kajian second opinion yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan rumah susun yang telah di bangun dinyatakan tidak layak.

“Dari kajian PUPR memang masih banyak masalah dari segi kualitas bangunan, karena itu tidak salah kalau ditunda,” tuturnya.

Sebelumnya, dia  telah melakukan peninjauan dua rumah susun dari lima yang telah diputuskan untuk dihentikan sementara, yaitu rusun Marunda, dan Rawa Bebek. Melalui peninjauan tersebut, dia meminta kontraktor pembangun rumah susun, salah satunya rusun Rawa Bebek untuk tetap memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Karena kurang diperhatikannya K3  juga menjadi alasann proyek pembangunan empat blok dihentikan sementara.

“Kalau jaminan kontraktor memang sangat sulit untuk memberikan jaminan penuh, yang jelas bisa kami jamin adalah pengawasan pemerintah,” tuturnya.

Guna meminimalisir kejadian serupa, Soni sapaan Sumarsono meminta untuk lebih fokus mengawasi saat  melakukan pelelangan konsultan pembangunan , satuan kerja pemerintah saerah (SKPD) harus secara detail memeriksa dokumen untuk memastikan track record konsultan tersebut bagus.

“Itu dari segi inputnya, dari segi prosesnya Dinas teknis harus memberikan kepercayaan  kepada lembaga pengawas untuk melakuan pekerjaan sebaik-baiknya, prinsipnya saya kira double pengawasan,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper