Bisnis.com, BOGOR--Ambisi Bogor menghapus stigma kota sejuta angkutan kota alias angkot tampaknya secara perlahan akan segera terealisasi.
Pada pertengahan Februari mendatang Pemkot Bogor akan melaksanakan rerouting atau rute ulang angkutan kota secara serentak di seluruh wilayah kota tersebut.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan saat ini total angkot di Bogor mencapai sekitar 3.412 unit yang beroperasi setiap harinya dengan melintasi 59 kelurahan. Setelah rute ulang dilakukan, angkot akan beroperasi di 68 kelurahan.
"Jadi bukan menambah armadanya, tetapi memindahkan armada yang sudah ada ke wilayah lain terutama di pelosok agar angkot tidak menumpuk di tengah kota. Dengan demikian trayek bertambah dari awalnya 23 menjadi 30 trayek" ujarnya, Selasa (24/1).
Penataan angkutan umum di Bogor bagi Bima Arya merupakan harga mati. Dia tampaknya cukup gerah jika Bogor dicap sebagai kota sejuta angkot. Terlebih survey berskala Internasional melalui aplikasi Waze tahun lalu menempatkan Bogor sebagai salah satu kota termacet di dunia.
Kajian penataan ulang rute angkot pun menjadi salah satu dari ‘revolusi’ angkutan umum di Bogor selain program konversi angkot menjadi bus Transpakuan.
"Kami ingin di tengah kota angkutan yang beroperasi Transpakuan saja. Angkot hanya jadi feeder atau di pelosok saja," paparnya.
Bima mencatat terdapat empat titik kemacetan di Kota Bogor antara lain kawasan Kebun Raya Bogor, Terminal Merdeka, Pasar Anyar dan Stasiun Bogor.
Di seputar Kebun Raya Bogor saat ini terdapat satu trayek angkutan masal dan akan bertambah menjadi lima trayek setelah rerouting atau dari 28 unit bus Transpakuan menjadi 202 unit setelah rerouting.
Adapun, jumlah trayek angkot saat ini mencapai 13 trayek dan akan ditekan hanya 7 trayek setelah rerouting atau menekan 2.381 menjadi 759 unit angkot di seputaran Kebun Raya tersebut.
Sementara itu, rerouting angkot di seputaran Terminal Merdeka akan menekan keberadaan armada angkot menjadi 515 unit dari sebelumnya 1.465 unit. Begitu juga di seputaran Pasar Anyar, rerouting akan menambah trayek menjadi 8 dari sebelumnya 4 trayek.
"Untuk di seputaran stasiun kami akan tekan keberadaan angkot dari 1.540 menjadi 385 dan Transpakuan tentu akan optimal beroperasi," paparnya.
Bima menuturkan rerouting tersebut adalah cara perlahan menuju konversi angkot menjadi bus Transpakuan. Sambil melaksanakan rerouting, pihaknya terus gencar menawarkan program konversi tersebut.
Bak gayung bersambut, wara-wiri penawaran konversi angkot menjadi bus Transpakuan oleh Pemkot Bogor disambut baik oleh pihak swasta. Saat ini ada tiga dari 15 pihak swasta pengusaha angkot berbadan hukum yang tertarik mengkonversi armadanya menjadi Transpakuan.
Di Kota Bogor, terdapat tujuh koridor yang biasa dilintasi Transpakuan antara lain Terminal Bubulak–Baranangsiang/Cidangiang, Terminal Ciawi–Terminal Bubulak, Terminal Ciawi–Terminal Bubulak, Terminal Ciawi–Ciluar, Ciluar–Terminal Merdeka, Terminal Ciawi–Warung Jambu, dan Cidangiang–Belanova.
Ketiga pihak swasta tersebut bersedia mengkonversi tiga angkot menjadi satu bus Transpakuan untuk koridor 2 dan koridor 3. Masing-masing koridor beroperasi sekitar 81 bus Transpakuan. Dengan demikian 162 bus Transpakuan akan segera beroperasi sebagai pengganti angkot.
"Untuk pelaksanaan rerouting angkot kami lakukan pada pertengahan Februari. Sementara untuk operasional konversi angkot jadi Transpakuan akan dilaunching pada Juni mendatang bertepatan dengan ulang tahun Bogor," paparnya.
Jimmy Hutapea, Kepala Bidang Angkutan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor menuturkan ketiga pihak swasta tersebut telah lolos verifikasi dengan sejumlah persyaratan yang dilalui.
Dia memberi contoh, pihak swasta yang berhak mengkorvensi angkot menjadi bus minimal harus memiliki angkot 50 unit, harus berbadan hukum dan tertibv administrasi.
"Hanya saja kalau bicara kemampuan manajemen saya pikir ini proses yang memerlukan waktu bagi merekaa belajar berorganisasi," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DLLAJ Kota Bogor Rakhmawati memastikan rerouting angkot sudah diatur dalam peraturan wali kota yang saat ini masih dalam tahap sosialisasi.
Namun, terdapat beberapa persoalan yang menjadi pekerjaan rumah antara lain tidak adanya bantuan bus dari pemerintah, belum adanya subsidi, kesiapan pangakal belum optimal, ketidaksiapan badan usaha dan kondisi lapangan yang belum kondusif.
Selain itu, dia memperkirakan bakal terjadi penumpukan volume kendaraan di beberapa wilayah apabila rerouting dilaksanakan.
"Salah satu kawasan yang diperkirakan akan menumpuk adalah Jalan Tajur dan Ciawi. Makanya kammi siapkan personil tambahan serta areal pangkalan," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor Muhammad Ischak meminta rerouting dan konversi angkot dilakukan secara bertahap.
Sebab, kata dia, dari 15 pengusaha angkot yang berbadan hukum terdapa beberapa hambatan sehingga tidak bisa segera terlibat dalam konversi angkot tersebut.
"Masih banyak pengusaha angkot yang sudah berbadan hukum belum memenuhi persyaratan minimal 50 angkot untuk bisa melakukan konversi," paparnya.
Dia meminta keringanan agar Pemkot Bogor mencari alternatif lain karena persyaratan minimal kepemilikan 50 angkot dalam satu badan usaha cukup memberatkan.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah menjamin program konversi tersebut tidak akan merugikan kalangan pengusaha angkutan. Sebab, kata dia, anggaran pengadaan per unit bus bisa menelan dana hingga Rp800 juta.
"Kami punya angkot yang akan dibekukan untuk dialihkan menjadi bus. Dan bus tersebut kami yang beli sendiri. Kalau ke depan ternyata tidak menguntungkan maka kami akan rugi besar," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
