Bisnis.com, BOGOR- Kalangan pelaku usaha angkutan kota atau angkot di Bogor meminta pemerintah daerah melibatkan pihak swasta dalam membuat kebijakan penataan rute ulang angkot tahun ini.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor Muhammad Ischak menuturkan program penataan rute ulang atau rerouting angkot di Bogor dinilai terlalu mendadak.
"Setiap rapat kebijakan kami tak pernah diundang padahal kami selaku pengusaha angkot berhak ikut andil untuk mengetahui kebijakan apa yang diputuskan," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (30/1).
Dia menuturkan terdapat pekerjaan rumah yang harus dimatangkan oleh Pemkot Bogor dalam program rerouting angkot termasuk konversi tiga angkot menjadi satu bus Transpakuan.
Menurutnya, sebagian besar pelaku usaha angkot di Bogor menyetujui rerouting angkot tersebut seiring pihaknya telah mengimbau para anggota Organda Kota Bogor untuk mengurus badan hukum usaha angkutan baik berupa koperasi atau perusahaan terbuka.
Kewajiban pengusaha angkot berbadan hukum tersebut, kata dia, sebagai salah satu syarat konversi tiga angkot menjadi satu bus Transpakuan dari Pemkot Bogor. "Kami sudah ada 15 badan hukum berupa koperasi dan perusahaan angkot di Bogor," ujarnya.
Dia mengakui jumlah pengusaha angkot berbadan hukum di Bogor memang masih rendah karena persyaratan berbadan hukum harus minimal kepemilikan 50 angkot. Padahal, kata dia, tak sedikit para pengusaha yang tertarik berbadan hukum.
Sementara itu, Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor Rakhmawati menuturkan program rerouting angkot akan dilaksanakan pada pertengahan Februari tahun ini dari 59 kelurahan menjadi 68 kelurahan.
Terdapat penambahan dan penyesuaian rute angkot di Kota Bogor yang sebelumnya banyak terdapat di tengah kota menjadi di pelosok guna mengurangi keberadaan angkutan dan menekan kemacetan.
"Dengan rerouting angkot ini ada 30 trayek dari sebelumnya 23 trayek angkot di Kota Bogor. Menata ulang rute angkot ini diharapkan bisa menekan kemacetan yang selama ini menjadi masalah di Bogor," ujarnya.
Dia menambahkan kepada pengusaha angkot yang belum memiliki badan hukum agar segera mengurus administrasi untuk bisa terlibat dalam program konversi angkot menjadi bus Transpakuan.
Rakhmawati mengatakan Bogor berambisi menjadi kota zero angkot secara bertahap dengan memaksimalkan keberadaan Transpakuan yang dikonversi dari angkot-angkot yang ada.
"Nanti angkot diharapkan sudah tak ada lagi beroperasi di tengah kota dan hanya ada di pelosok saja. Untuk angkutan umum masal bisa menggunakan Transpakuan," ujarnya.
Namun, kata dia, Pemkot Depok saat ini masih berharap pengusaha angkot berbadan hukum lebih banyak tertarik memplathitamkan angkotnya dan beralih menjadi pengusaha bus Transpakuan karena semua laba yang masuk ada pada pihak swasta.
"Kami hanya menyiapkan sistemnya saja, semua keuntungan dari Transpakuan ke depannya miliki swasta. Kami malah subsidi untuk penumpangnya," katanya.
