Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PILKADA DKI PUTARAN II: Wajib Cuti Kampanye, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

KPU pusat peelu turun tangan membuat aturan kamoanye putaran II DKI sebagai representasi UU
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 01 Maret 2017  |  05:42 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (tengah) didampingi Ketua KPU Juri Ardiantoro (kiri) dan Ketua Bawaslu Muhammad memberikan konferensi pers seusai rapat membahas Pilkada serentak 2017 di Jakarta, Kamis (23/2). - Antara/Sigid Kurniawan
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (tengah) didampingi Ketua KPU Juri Ardiantoro (kiri) dan Ketua Bawaslu Muhammad memberikan konferensi pers seusai rapat membahas Pilkada serentak 2017 di Jakarta, Kamis (23/2). - Antara/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Pusat perlu turun tangan membuat aturan kampanye putaran II sebagai representasi Undang-undang.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menuturkan perdebatan apakah dalam putaran II, petahana di Pilgub Jakarta perlu cuti atau tidak dapat diperdebatkan. Pasalanya tidak ada aturan eksplisit yang menyebutkan petahana harus cuti. Sementara jika mengandalkan aturan KPU Daerah, maka aturan yang diterbitkan belum cukup kuat karena mengisi ruang kosong dalam undang-undang.

Untuk itu kata dia, Komisi Pemilihan Umum Pusat turun tangan membuat payung hukum mengenai cuti kampanye Pilkada Jakarta putaran II. Dia mengatakan seharusnya diskresi aturan yang tidak dimuat dalam undang-undang menjadi kewenangan KPU Pusat. Bukan diserahkan kepada KPUD DKI Jakarta seperti saat ini terjadi.

"Undang-undang umum tidak mengatur kampanye putaran II, sementara UU Keistimewaan DKI Jakarta hanya mengatur satu aitem saja, yakni [pemenang] 50%+1," kata Refly di Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Ia mengatakan karena amanat Undang-undang adalah KPU maka diskresi kampanye putaran II ini harusnya menjadi wewenang KPU pusat. "Lembaga yang berhak menerbitkan regulasi adalah KPU sebagai penyelenggara," katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilgub DKI 2017
Editor : Mia Chitra Dinisari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top