Bisnis.com, JAKARTA—Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta tak berinisiatif membuat program pengembangan Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Perseroan hanya memposisikan diri sebagai kepanjangan tangan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
“Kami tidak ada kekhususan rencana kerja untuk KJP. Kami hanya menjalankan order dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Angka-angka untuk KJP sesuai peranggaran pemda,” tutur Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Priagung Suprapto kepada Bisnis, Kamis (2/3/2017).
Sejauh ini Bank DKI terus mendistribusikan Kartu Jakarta Pintar melalui sekolah-sekolah pada hari kerja. Setiap minggu, bank pembangunan daerah (BPD) ini mendistribusikan sekitar 7.000 hingga 10.000 keping kartu.
Sekretaris Korporat Bank DKI Zulfarshah mengutarakan, beberapa hari lalu pihaknya kembali membagikan 35.127 KJP di empat wilayah administratif DKI Jakarta. Perinciannya a.l. Jakarta Selatan 12.410 penerima, Jakarta Barat 11.289 penerima, Jakarta Utara 5.414 penerima dan Jakarta Pusat 6.014 penerima.
Kartu Jakarta Pintar hanya dapat dipergunakan secara nontunai di toko buku, toko seragam sekolah atau merchant-merchant lain yang menyediakan EDC (electronic data capture) Bank DKI dan Debit Prima.
Pengguna KJP diminta menginput nomor PIN pada saat melakukan transaksi melalui EDC Bank DKI dan Debit Prima. “Penarikan KJP memang dibatasi dan tidak boleh ditarik tunai karena memang sesuai kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Uang KJP tidak hangus atau hilang dan menambah saldo tabungan Anda,” ujar Zulfarshah.
Penyaluran Kartu Jakarta Pintar yang berlangsung pada akhir pekan lalu merupakan penyaluran KJP tahap kedua periode 2016. Hingga saat ini, jumlah pemegang Kartu Jakarta Pintar tercatat sebanyak 692.002 dengan jumlah dana tertampung per Februari tahun ini sebesar Rp1,38 triliun.
Para pemegang KJP diimbau terus berhati-hati dan waspada dan tidak memberikan PIN kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Bank DKI terus melakukan sosialisasi secara berkala ke sekolah-sekolah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan soal KJP ini.
