Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga meminta pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno segera mengumumkan rencana konkret penyelamatan Teluk Jakarta dan tidak sekadar menolak reklamasi di kawasan tersebut.
"Kami berharap ada tindakan konkret dari gubernur-wakil gubernur terpilih, misalnya dalam lima bulan ke depan gubernur terpilih dapat mengumumkan apa yang akan dilakukan terhadap pantai utara Jakarta," katanya dalam dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Nirwono mengingatkan, selain menolak reklamasi, hal terpenting yang harus dilakukan Anies-Sandi adalah gagasan besar tentang penyelamatan pantai utara Jakarta seperti bagaimana memperlambat penurunan permukaan tanah di daerah tersebut, bagaimana menghentikan pengambilan air tanah, atau bagaimana memperbanyak hutan mangrove di Muara Angke.
Menurut Nirwono, reklamasi bukanlah hal yang tabu mengingat banyak kota-kota besar di dunia yang juga melakukannya.
"Namun, mereka melakukannya dengan alasan yang sangat kuat," ujarnya.
Nirwono melihat banyak pekerjaan rumah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak diselesaikan, namun langsung melakukan reklamasi sehingga timbul resistensi dari warga.
Sementara itu, terkait penurunan permukaan tanah, ia menjelaskan berdasarkan data yang dihimpunnya, penurunan permukaan tanah memang sudah terjadi dari kawasan Senayan ke arah Bundaran HI dan terus ke arah utara Jakarta.
Penurunan Permukaan Tanah
Penurunan permukaan tanah di kawasan Senayan dan Bundaran HI sekitar 4 hingga 8 cm per tahun. Sedangkan ke utara Jakarta, angkanya semakin besar hingga mencapai sekitar 24 cm per tahun.
"Tapi, penurunan permukaan tanah tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan reklamasi," pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah pusat belum menemukan alasan yang kuat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Terlebih, berdasarkan permukaan kajian, penurunan permukaan tanah Jakarta terus terjadi antara 8 hingga 23 cm tiap tahun.
Ia juga menegaskan reklamasi Teluk Jakarta bukanlah konsep dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini digagas sejak masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sendiri sejak awal masa kampanye pemilihan kepala daerah menyampaikan penolakannya terhadap proyek reklamasi karena dinilai hanya menguntungkan pengembang dan masyarakat tertentu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
