Bisnis.com, JAKARTA - Penghentian anggaran pengadaan lahan ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) 2017 diharapkan tidak mempengaruhi keberlanjutan program unggulan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan permasalahan terkait anggaran pengadaan lahan RPTRA dapat diselesaikan dengan adanya sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dengan wali kota.
"Saya tetap minta RPTRA diteruskan karena ini program yang baik," ujarnya di Balai Kota, Selasa (29/8/2017).
Djarot menyayangkan kelalaian dalam proses pengisian nomenklatur dan e-komponen yang menyebabkan anggaran pengadaan lahan untuk RPTRA harus dihentikan.
"Kami sebagai PLH mengeluarkan nomenklatur. Tapi, itu ternyata BPAD belum memasukkan komponennya. Harusnya wali kota proaktif, untuk memasukkan e-komponen," tukasnya.
Isi dari e-komponen yang harus dipenuhi oleh wali kota antara lain nilai dari kantor jasa penilai publik (KJPP), appraisal, dan hasil pengukuran lahan yang akan diambil alih.
Baca Juga
Menurut Djarot, rata-rata wali kota kesulitan menginput data disebabkan oleh jangka waktu yang terlalu pendek, serta sistem penyusunan yang belum siap.
"Kemarin keputusannya di Badan Anggaran dimatiin [pengadaan lahan RPTRA]," ujarnya.
Djarot menambahkan saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang mengevaluasi potensi agar anggaran tersebut dapat dihidupkan kembali, namun dengan konsekuensi pengurangan nilai anggaran dari program lain yang akan dikerjakan oleh Pemprov dalam APBD-P 2017.
Dihubungi pada kesempatan terpisah, Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana mengatakan pihaknya akan fokus pada pembangunan 20 RPTRA di kawasan Jakarta Timur yang pembangunannya sudah mencapai 35% dan ditargetkan selesai akhir tahun.
Saat ditanyakan mengenai penghentian anggaran pengadaan lahan RPTRA senilai Rp50 miliar untuk wilayahnya, Bambang enggan berkomentar.
"Saya enggak mau komentar dulu. Ini biar tuntas dulu aja," ujarnya.
Penghentian anggaran terhadap pengadaan lahan ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) di dalam APBD-P 2017 pertama kali dibahas dalam pertemuan Badan Anggaran pada 21 Agustus 2017.
Sejumlah pernyataan terlontar dari beberapa pihak antara lain DPRD DKI Jakarta yang mempertanyakan kronologi penghentian anggaran, Bappeda yang mengkritik keproaktifan walikota hingga akhirnya ditetapkan faktor penyebabnya adalah kesalahan dari SKPD kota administrasi atau walikota dan BPAD dalam penyertaan nomenklatur dalam e-komponen anggaran.
Sempat terlontar pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menyatakan bahwa dirinya mencurigai adanya faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan penetapan anggaran.
"Saya kaget itu enggak bisa dieksekusi karena salah nomenklatur, kan aneh. Kayak enggak pernah bebasin sampai salah masukin nomenklatrur. Atau karena ada koordinasi dengan misalnya tim sinkronisasi, saya enggak tahu," ujarnya pada Senin, (28/8/2017).
Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta antara lain Ketua Komisi A Riano P. Ahmad, Sekretaris Komisi A Syarifudin, dan Anggota Komisi D Selamet Nurdin menemui Djarot Senin petang untuk meluruskan duduk perkara dan kronologis penghentian anggaran.
"Sebenarnya itu disediakan, anggaran hasil Rapim, saya tahu, kami sudah mengeluarkan. Kami sebagai PLH mengeluarkan untuk nomenklatur. Tapi itu ternyata BPAD belum memasukkan komponennya," ujarnya.
Djarot menyampaikan pihaknya dan DPRD menginginkan susunan APBD-P 2017 harus setara sebelum memutuskan apakah anggaran pengadaan lahan RPTRA akan dilanjutkan atau tidak.
"Saya senang ketika mendapatkan penjelasan dari Pak Syarief, disampaikan bahwa Pak Anies dan Pak sandi mendukung penuh RPTRA," katanya.
Menurut Djarot, Syarief menyampaikan setidaknya ada tiga hal yang akan diperjuangkan oleh Anies - Sandi antara lain program DP 0% yang peruntukkannya adalah bagi rumah tapak bukan untuk rusunawa maupun rusunami sehingga perlu dikaji mekanismenya.
"Kemudian KJP Plus dan yang ketiga Oke Oce. Nah RPTRA enggak [tidak termasuk]," tuturnya.
Meski demikian Syarief menyampaikan, pihak Anies - Sandi mendukung penuh keberadaan RPTRA di Jakarta, sikap ini diapresiasi oleh Djarot karena dirinya optimis terhadap penguatan program RPTRA melalui Raperda.
