Bisnis.com, JAKARTA -- Keputusan eksekutif untuk menarik raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dari pembahasan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dinilai akan menghambat proses perizinan.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat mengklaim peraturan terkait zonasi kawasan pesisir harus lebih dulu ditetapkan.
"Zonasi malah memang harus duluan karena itu akan mengatur mengenai wilayah pesisir. Jadi mana yang boleh reklamasi, wilayah mana saja," ujarnya di Balaikota.
Menurutnya raperda terkait Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) adalah syarat perencanaan tata ruang reklamasi kawasan pesisir.
Gamal menuturkan bahwa raperda tata ruang bisa kembali dibahas saat pembahasan program legislatif daerah (prolegda) berlangsung.
Dia juga menyebutkan bahwa penundaan pembahasan raperda akan berdampak pada proses perizinan antara lain izin membangun bangunan (IMB).
"Konsekuensinya perizinan enggak bisa berjalan. IMB kan untuk izin bangunan. Bangunan yang boleh ada itu apa, kan tergantung oleh perda tata ruang," tuturnya.
Pembahasan raperda ZWP3K sudah memasuki tahap finalisasi yang saat ini sendang menunggu paripurna pengesahan sedangkan raperda tata ruang masih terganjal soal penetapan kontribusi tambahan yang sempat diajukan sebesar 15% oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
