Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai sistem lelang konsolidasi merupakan skema yang terbaik untuk saat ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan telah mambahas mengenai lelang konsolidasi dengan para pemangku kepentingan lain. Adapun hasil dari pembicaraan ini, yaitu akan tetap menjalankan lelang konsolidasi pada tahun ini.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyelenggarakan lelang tersebut dengan format dan tata kelola yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, Pemprov DKI akan menekankan pada prinsip transparansi dan profesionalisme dalam setiap lelang yang terbuka untuk umum ini.
"Lelang konsolidasi itu dipakai betul-betul untuk memastikan beberapa program yang besar itu terkendali karena eksekusi di lapangannya kadang-kadang terkendala," kata Sandi, Rabu (7/3/2018).
Seperti diketahui, skema lelang konsolidasi merupakan kebijakan yang diterapkan ketika masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kebijakan tersebut dilaksanakan karena pada beberapa sebelumnya banyak UMKM dan mitra Pemprov DKI yang mengerjakan proyek dengan tidak profesional.
Dia menjelaskan lelang konsolidasi ini bertujuan untuk memastikan perekonomian bergerak dan menciptakan lapangan pekerjaan. "Lelang konsolidasi merupakan suatu keharusan untuk penyelenggaraan dan ekspresi yang baik," ujarnya.
Kendati demikian, dia menyampaikan bila dunia usaha terutama pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) telah menyampaikan keluhannya karena dianggap tidak mengakomodasi keberlangsungan bisnis mereka. Hal ini disebabkan pemenang tender hanya diambil alih oleh perusahaan swasta besar, Badan usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kita [akan] memberikan kesempatan dan keberpihakan kepada pengusaha kecil dan menengah," ujarnya.
Menurutnya, dalam skema lelang tahun ini diharapkan pemegang tender dapat merangkul para UMKM dan mitra Pemprov DKI untuk mengerjakan proyek ini secara bersama-sama. Selain itu diharapkan adanya pembagian hasil yang sama-sama menguntungkan antara kontraktor utama (pemenang tender) dan subkontraktor (UMKM).
Sebelumnya, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menjelaskan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno tidak serius untuk menepati janjinya merevisi skema lelang konsolidasi. Padahal, dia mengharapkan dengan adanya revisi tentang skema lelang tersebut berbagai proyek di DKI Jakarta tidak hanya dinikmati oleh segelintir perusahaan dengan keuangan yang mapan.
"Kami dari CBA meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno untuk segera menghentikan lelang pengadaan Rehab Gedung sekolah tersebut," kata Uchok dalam keterangan resmi CBA, Selasa (6/3/2018).
Adapun saat ini Pemprov DKI tetap melakukan lelang konsolidasi dengan pagu paket anggaran senilai Rp1.815.365.926.938 atau mencapai Rp1,81 triliun. Adapun paket dengan nilai terkecil dalam skema lelang konsolidasi ini mencapai Rp315 miliar. Jumlah tersebut dianggap masih terlalu tinggi bagi UMKM dan kontraktor golongan menengah ke bawah.
