Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sandiaga: Rumah Tapak Rorotan Tidak Bisa Sinkron Dengan Program Pemprov DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai skema uang muka (Down Payment/DP) nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara tidak bisa sinkron dengan program pemerintah.
Regi Yanuar Widhia Dinnata
Regi Yanuar Widhia Dinnata - Bisnis.com 13 Maret 2018  |  00:58 WIB
Rumah DP nol rupiah di Rorotan Cilincing Jakarta Utara - JIBI/Nur Faizah al Bahriyatul Baqiroh
Rumah DP nol rupiah di Rorotan Cilincing Jakarta Utara - JIBI/Nur Faizah al Bahriyatul Baqiroh

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai skema uang muka (Down Payment/DP) nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara tidak bisa sinkron dengan program pemerintah.

Sandiaga mengklaim telah berupaya untuk melakukan sinkronisasi program rumah tapak yang digagas oleh PT Nusa Kirana dengan skema DP nol rupiah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kendati demikian, pada akhirnya pembahasan tersebut menemui jalan buntu sehingga tidak bisa sejalan dengan program Pemprov DKI.

"Kebetulan sampai saat terakhir, tidak bisa disinkronkan. Hari ini saya masih berharap bisa ada titik temu di mana, walaupun tidak bisa 100% sinkron, tidak bisa [memakai skema] Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan [FLPP], akan tetapi ada keterlibatan Pemprov DKI di sana," paparnya, Senin (12/3/2018).

Namun, Sandiaga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Nusa Kirana yang telah berani menempuh skema DP nol rupiah dengan jenis hunian rumah tapak. Dia menjelaskan akan memberikan insentif agar beban perusahaan tersebut dapat berkurang.

"Mungkin dari segi kemudahan perizinannya, maupun juga dorongan dari Pemprov DKI untuk menyediakan rumah murah di wilayah Rorotan. Jadi, ini yang kita ingin kejar dalam bentuk partisipatif dan kolaboratif," ungkap Sandiaga.

Seperti diketahui, faktor yang menyebabkan rumah tapak Rorotan tidak bisa sinkron dengan program pemerintah adalah keterbatasan regulasi. Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baru selesai pada April 2018 dan tidak bisa masuk dalam skema FLPP karena harganya sekitar Rp350 juta.

Sandiaga juga mengklarifikasi adanya perbedaan pendapat antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang rumah tapak Rorotan.

"Tidak ada conflicting statement dari saya atau Pak Anies secara prinsip. Mungkin, kalau ada pemahaman yang belum baik, itu perlu diluruskan," terangnya.

Sebelumnya, Sandi telah mengumumkan mengenai rencana Pemprov DKI untuk melakukan groundbreaking rumah tapak Rorotan pada akhir Februari 2018. Sementara itu, Anies memilih enggan berkomentar mengenai rencana ini.

Adapun Nusa Kirana berencana membangun sekitar 100 rumah di tanah seluas 7.500 meter persegi di Rorotan. Satu unit rumah memiliki luas tanah 45 meter persegi dan luas bangunan 27 meter persegi.

Rumah tapak tersebut dilengkapi 1 ruang tamu, 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Sebuah ruang kosong 1x5 meter di bagian belakang dapat difungsikan sebagai dapur.

Perusahaan mengklaim pembeli dapat mencicil dengan rentang Rp2,2 juta--Rp2,4 juta per bulan selama maksimal 20 tahun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dp nol rupiah
Editor : Annisa Margrit
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top