Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

TANAH ABANG: Kebijakan Anies Maladministrasi, Temuan Ombudsman Harus Ditindaklanjuti

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Gubernur DKI Anies Baswedan agar menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait adanya maladministrasi pada kebijakan penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 26 Maret 2018  |  19:12 WIB
Petugas Ombudsman berbincang dengan pedagang kaki lima (PKL) saat pemonitoran di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (17/1). Pemonitoran tersebut dilakukan untuk mengedukasi PKL bahwa kebijakan dengan menjadikan jalan umum dan trotoar sebagai tempat berjualan yang dibuat oleh Pemerintah Provnsi DKI Jakarta telah melanggar peraturan tentang sarana dan prasarana publik. ANTARA FOTO - Galih Pradipta
Petugas Ombudsman berbincang dengan pedagang kaki lima (PKL) saat pemonitoran di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (17/1). Pemonitoran tersebut dilakukan untuk mengedukasi PKL bahwa kebijakan dengan menjadikan jalan umum dan trotoar sebagai tempat berjualan yang dibuat oleh Pemerintah Provnsi DKI Jakarta telah melanggar peraturan tentang sarana dan prasarana publik. ANTARA FOTO - Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Gubernur DKI Anies Baswedan agar menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait adanya maladministrasi pada kebijakan penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Pemprov DKI harus menindaklanjuti laporan dari dua institusi, yaitu Ombudsman RI Ditlantas Polda Metro Jaya. Mereka memberikan rekomendasi yang sama, yaitu Pemprov DKI harus mengembalikan Jalan Jatibaru Raya sesuai fungsi semula," katanya, Senin (26/3/2018).

Dia menuturkan kebijakan pembukaan jalan Jatibaru Raya untuk PKL yang dieksekusi Anies pada Desember tahun lalu dikeluarkan tanpa mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku.

Mengacu pada temuan Ombudsman, kebijakan Anies berupa diskresi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan diskresi dalam UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bukan itu saja, Pemprov DKI juga mengabaikan Perda No 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI 2030 dan Peraturan Daerah No 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi DKI 2030.

"Kebijakan itu lahir tanpa koordinasi dengan instansi lain. Pak Gubernur harus sadar mengelola Jakarta bukan hanya ditangan dia sendiri. Harus ada koordinasi dengan instansi tekait. Apalagi tujuannya membangun pemerintah daerah yang baik," imbuhnya.

Untuk itu, Gembong menunggu aksi dan realisasi Anies dan Sandi agar benar-benar menindaklanjuti dan memperbaiki hasil temuan Ombudsman terkait Tanah Abang, yaitu tidak kompeten, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, dan perbuatan melawan hukum.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

anies baswedan
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top