Penyegelan Reklame PSI Tidak Terkait Dengan Politik

Penyegelan papan reklame yang bergambar Ketua DPP PSI Tsamara Amany adalah bagian dari upaya penertiban reklame di DKI Jakarta dan tidak terkait dengan politik.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 28 Desember 2018  |  12:19 WIB
Penyegelan Reklame PSI Tidak Terkait Dengan Politik
Presiden Joko Widodo menghadiri ulang tahun keempat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di ICE ICE BSD, Minggu (11/11). - Twitter PSI

Bisnis.com, JAKARTA — Disegelnya reklame yang bergambar Ketua DPP PSI Tsamara Amany tidak terkait dengan politik.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko menerangkan penyegelan yang dilakukan oleh pihaknya tidak mempertimbangkan isi dari reklame tersebut, melainkan dengan pertimbangan adanya izin dan ketaatan pajak dari pengelola papan reklame tersebut.

"Saya tidak melihat isi dari papan reklame tersebut, yang saya lihat ini reklame tertayang bayar pajak atau tidak. Kedua konstruksi bangunan reklame ini ada izin atau tidak, kalau berdasarkan hasil pengecekan di PTSP kemudian tidak berizin ya berarti melanggar," kata Yani pada Jumat (28/12/2018).

Penyegelan itu sendiri merupakan bagian usaha penertiban reklame oleh Pemprov DKI Jakarta melalui beberapa SKPD terkait yang dikawal oleh KPK Ibu Kota yang pada tahun ini menargetkan untuk menertibkan 60 papan reklame di kawasan kendali ketat.

Kawasan kendali ketat yang dimaksud adalah Jl. Gatot Subroto, Jl. Letjen. S. Parman, Jl. MT. Haryono, Jl. Thamrin, Jl. Sudirman, dan Kuningan.

Dari 60 papan reklame yang akan ditertibkan pada tahun 2018,  41 papan reklame sudah dibongkar oleh pemilik reklame sedangkan 7 papan reklame dibongkar oleh tim Pemprov DKI Jakarta.

12 papan reklame yang masih tersisa akan segera ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum pergantian tahun.

Yani menerangkan dalam kawasan kendali ketat tidak diperbolehkan membangun papan reklame dengan tiang, yang diperbolehkan hanyalah papan reklame yang menempel pada gedung dan sudah menggunakan LED dan sudah diatur dalam Pergub No. 148/2017.

Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa papan reklame di kawasan kendali ketat hanya pada dinding bangunan atau di atas bangunan dan harus berupa papan reklame digital yang menggunakan backlighting.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
reklame, partai solidaritas indonesia

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top