Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan belajar dari Jepang untuk mendalami masalah penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.
Dalam rangka menangani masalah penurunan tanah tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengadakan Joint Coordinating Committee dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) pada Rabu (16/1/2019), dan merupakan tidak lanjut dari penandatangan Record of Discussions (RoD) oleh JICA, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), serta Pemprov DKI Jakarta.
Pertemuan ini merupakan rapat kedua dari Proyek Promosi Penanggulangan Penurunan Tanah di DKI Jakarta yang berjalan selama 3 tahun hingga 2021.
Adapun kehadiran JICA dalam proyek ini adalah untuk memberikan bantuan teknologi dan sumber daya mengingat Jepang berpengalaman dalam mengatasi penurunan permukaan tanah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Tokyo mengalami penurunan tanah yang sangat serius sehingga kerja sama dengan JICA diharap mampu menghasilkan langkah-langkah yang tepat untuk menanggulangi penurunan permukaan tanah secara jangka panjang.
"Tadi saya sampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa pengukuran itu penting sekali karena dengan pengukuran yang tepat dan lokasi yang akurat maka kita bisa menemukan sebab-sebabnya sehingga bisa menemukan solusinya," kata Anies setelah pertemuan tersebut, Rabu (16/1/2019).
Adapun proyek ini melingkupi beberapa hal yaitu menginvestigasi status dari penurunan permukaan tanah dan air tanah, menganalisis total air tanah yang tidak diperhatikan dan resiko kerusakan air dari penurunan tanah, dam mengevaluasi dampak sosial dan dampak-dampak lain dari penurunan permukaan tanah.
Selanjutanya proyek ini juga mensosialisikan penurunan permukaan tanah kepada masyarakat, menciptakan program untuk mencegah penurunan permukaan tanah, menentukan kebijakan-kebijakan prioritas, dan membentuk organisasi pencegahan penurunan tanah.
Anies pun menerangkan ada tiga faktor yang menyebabkan penurunan tanah. Pertama adalah pengambilan air tanah yang tidak proporsianal, kurangny air yang dikembalikan ke tanah, dan besarnya beban permukaan tanah di DKI Jakarta karena banyaknya gedung yang dibangun.
"Ini menimbulkan komplikasi. Jadi benar sekali kita harus memperbaiki cara kita mengawasi penggunaan air tanah. Ini salah satu yang kami akan terapkan di 2019, teknologi baru untuk mengukur penggunaan air tanah di gedung-gedung," kata Anies.
