Anggota DPRD DKI Beda Pandangan Soal PSO & Tarif MRT

Anggota dewan berbeda pandangan atas tarif MRT dan public service obligation (PSO) yang akan digelontorkan untuk menekan tarif MRT.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 22 Februari 2019  |  17:28 WIB
Anggota DPRD DKI Beda Pandangan Soal PSO & Tarif MRT
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) saat meninjau pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu (20/2/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA–Anggota dewan berbeda pandangan atas tarif MRT dan public service obligation (PSO) yang akan digelontorkan untuk menekan tarif MRT

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik pun mengatakan Pemprov DKI Jakarta belum berkonsultasi kepada DPRD DKI Jakarta terkait tarif MRT dan berapa PSO yang akan digelontorkan.

Menurutnya, seharus Pemprov DKI Jakarta berkomunikasi kepada DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu sebelum menetapkan tarif.

"MRT harus dibahas dengan DPRD karena menyangkut subsidi, menyangkut mengambil uang dari rakyat. Mesti dikasiht tahu ke DPRD," kata Taufik, Jumat (22/2/2019).

Kalaupun tarif MRT tidak mendapatkan PSO dari APBD, Pemprov DKI Jakarta pun juga tetap harus mengkomunikasikan tarif tersebut kepada DPRD DKI Jakarta karena hal tersebut menyangkut uang yang diambil dari rakyat.

Taufik malah mengusulkan agar tarif MRT dan tarif seluruh transportasi umum di DKI Jakarta kedepannya sebaiknya digratiskan.

Hal tersebut memungkinkan karena APBD DKI Jakarta untuk 2019 ini telah mencapai Rp89 triliun dan kedepannya bukan tidak mungkin APBD DKI Jakarta mencapai Rp100 triliun.

"Kalau saya subsidi mau besar tidak ada urusan selama itu untuk kepentingan masyarakat. Tahun depan APBD DKI sudah 100 triliun itu gratiskan saja kenapa jadi susah," kata Taufik.

Taufik pun mengklaim dirinya sudah pernah membicarakan hal ini kepada Anies dan Anies pun setuju dengan usulan tersebut.

Di lain pihak, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Santoso justru memiliki pandangan yang berbeda soal tarif MRT.

Menurutnya, jangan sampai PSO yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk tarif MRT jauh lebih besar dibandingkan tarif yang dibayarkan oleh masyarakat.

"Misal Rp18.000 ya subsidi harus di bawah yang orang bayarkan. Misal 10 ribu maka pemerintahnya 8ribu, jangan terbalik," kata Santoso, Kamis (21/2/2019).

Santoso menambahkan bahwa PSO yang terlalu besar akan memperburuk kondisi fiskal Pemprov DKI Jakarta sendiri.

Lebih lanjut, Santoso mengatakan PSO atas tarif MRT merupakan subsidi konsumtif dan akan lebih baik apabila dana APBD diarahkan untuk mensubsidi pendidikan dan kesehatan yang menurutnya lebih memiliki dampak jangka panjang.

Untuk diketahui, jika mengacu kepada survei willingness to pay masyarakat yang dirilis oleh PT MRT Jakarta, ditemukan bahwa masyarakat rela membayar hingga Rp8.500 per 10 kilometernya.

Tarif ini dihitung berdasarkan jumlah penumpang yang dapat diangkut oleh MRT yaitu 130 ribu.

Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar pun sebelumnya menyebutkan angka Rp8.500 tersebut sudah dijadikan landasan atas public service obligation (PSO) dalam APBD 2019.

Apabila beroperasi tanpa PSO, diperkirakan penumpang harus mengeluarkan uang antara Rp17.000-Rp20.000.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mrt, dprd dki

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top