Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta segera berkonsultasi dengan DPRD DKI Jakarta pekan ini untuk menentukan tarif MRT yang akan beroperasi Maret mendatang.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya telah menyiapkan tim untuk berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta. Pertemuan antara eksekutif dan legislatif tersebut akan menyepakati tarif MRT.
"Harapannya jadwal tidak berubah dan tarif pun bisa segera nanti diumumkan," kata Anies, Senin (25/2/2019).
Anies menjelaskan bahwa pembicaraan terkait tarif MRT dan public service obligation (PSO) yang akan diturunkan tidak hanya terbatas pada tarif MRT saja, akan tetapi terintegrasi dan tidak bisa dilepas dengan tarif moda transportasi lain.
"MRT sekarang baru melayani 16 kilometer dan di antara itu ada sambungannya dengan TransJakarta, bus dalam kota,dan angkutan-angkutan dari sekitarnya," kata Anies.
Misi integrasi yang sekarang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta pun terdiri dari tiga aspek yaitu integrasi rute, tiket, dan manajemen.
Baca Juga
Adapun untuk integrasi tiket Pemprov DKI Jakarta sedang dalam proses membentuk usaha patungan antara PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PT TransJakarta selaku BUMD-BUMD pengelola transportasi.
Usaha patungan yang dipimpin oleh PT MRT Jakarta ini nantinya akan mengurusi integrasi tiket antara moda transportasi yang dikelola oleh tiga BUMD yang dimaksud dan sistem harga tiket bundling pun akan diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2020.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PT MRT Jakarta ditemukan bahwa masyarakat rela membayar hingga Rp8.500 per 10 km penggunaan MRT.
Angka tersebut pun menurut Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar sudah menjadi patokan atas PSO yang dianggarkan dalam APBD 2019.
