Anies Lantik 37 Anggota Dewan Riset Daerah, Soroti 4 Masalah Ibu Kota

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik anggota Dewan Riset Daerah (DRD) periode 2018-2022 hari ini, Selasa (5/3/2019).
Muhamad Wildan | 05 Maret 2019 13:28 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. JIBI/BISNIS - Wisnu Wage

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik anggota Dewan Riset Daerah (DRD) periode 2018-2022 hari ini, Selasa (5/3/2019).

Anggota DRD periode 2018-2022 terdiri dari 37 orang dalam pelantikan tersebut, dan pelantikan dihadiri Ketua Dewan Riset Nasional Iding Haidir.

Dalam sambutannya, Anies berpesan kepada DRD yang baru saja dilantik bisa membuat terobosan baru atas pemecehan masalah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Kita mengharapkan ibukota menjadi salah satu percontohan di dalam pengelolaan masyarakat yang berkeadilan, berkemajuan, dan memberikan peluang terobosan serta inovasi," kata Anies.

Anies pun menyoroti empat permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan perlu segera diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pertama, adalah soal pemenuhan kebutuhan air bersih. Hingga saat ini, 40% dari masyarakat DKI Jakarta masih belum mendapatkan pelayanan air bersih sehingga diperlukan suatu terobosan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kedua, adalah masalah pemukiman. Anies memaparkan hingga saat ini 49% masyarakat DKI Jakarta masih belum memiliki tempat tinggal. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan perlu segera diselesaikan.

Ketiga, masalah kesehatan. Hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki 1.200 unit pelayanan kesehatan. Namun, pelayanan yang diberikan oleh unit dan apa yang menjadi keperluan masyarakat tidak dikelola dengan baik.

"Kesehatan menjadi kebutuhan paling dasar, apalagi bagi masyarakat kita yang berada di ambang batas antara sejahtera dan pra-sejahtera," kata Anies.

Masalah terakhir yang disoroti oleh Anies adalah masalah kurangnya ruang ketiga atau ruang terbuka hijau (RTH) dimana masyarakat bisa berinteraksi selain di kantor dan rumah. Menurut Anies, ruang ketiga ini perlu disediakan mekanisme pasar dan tidak selalu melalui intervensi pemerintah.

"Kita membutuhkan terobosan-terobosan untuk bisa membangun perasaan kesetaraan dimana saja. Itu sebabnya tak boleh dipandang sebagai alat pemindah badan manusia , tapi sebagai alat pengintegrasi masyarakat kota," kata Anies.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
anies baswedan, pemprov dki

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup