Jakarta Smart City akan Ditingkatkan Jadi BLUD pada 2020

Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan status kelembagaan Jakarta Smart City (JSC) dari unit pelaksana teknis menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). BLUD tersebut pun ditargetkan terbentuk pada 2019.
Muhamad Wildan | 11 April 2019 18:05 WIB
Jakarta Smart City - Jakarta.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan status kelembagaan Jakarta Smart City (JSC) dari unit pelaksana teknis menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). BLUD tersebut pun ditargetkan terbentuk pada 2019.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan pembentukan BLUD tersebut akan membuat JSC semakin fleksibel.

"Kalau kita jadikan IT sebagai backbone, seharusnya tata kelola juga ditingkatkan terutama kalau sudah ditingkatkan tata kelolaannya juga kelembagaannya juga mesti seamless dan fleksibel," kata Atika, Kamis (11/4/2019).

Dengan perubahan status menjadi BLUD, maka JSC dapat lebih fleksibel dalam mengatur keuangan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD dan memiliki kewenangan untuk membentuk kerja sama untuk kepentingan pelayanan.

"BLUD itu kan bisa bekerja sama dengan pihak lain dan dengan itu kita bisa mengembangkan ekosistem dengan start up, dengan application programming interface (API) kita. Ada sejenis link yang kita berikan sebagai exercise kepada start up supaya lebih berkembang," lanjut Atika.

Diskomintofik pun telah menyiapkan beberapa bentuk pelayanan yang dikembangkan sebagai pemasukan yaitu berupa fasilitas co-working space hingga digital park dengan tech expo serta periklanan sebagai potensi pemasukan.

Lebih lanjut JSC juga berpotensi menyediakan pelayanan dimana masyarakat dapat menggunakan beberapa pelayanan yang selama ini terpecah pada masing-masing SKPD ke dalam satu aplikasi.

Untuk tahun pertama terbentuknya BLUD, JSC membutuhkan biaya sebesar Rp187,6 milliar dengan rincian pengadaan infrastruktur TIK sebesar Rp150 milliar, pemasaran sebesar Rp17 milliar, upah pegawai Rp12 milliar, pengembangan dan implementasi sistem sebesar Rp5 milliar, dan biaya operasional sebesar Rp3,6 milliar.

Dalam APBD 2019, Diskominfotik pun juga telah menganggarkan pengembangan aplikasi dan infrastruktur JSC dengan nilai anggaran masing-masing sebesar Rp10,98 milliar dan Rp76,25 milliar. Penelitian dan pengembangan program JSC pun juga telah dianggarkan sebesar Rp5,15 milliar.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemprov dki, jakarta smart city

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup