IMB Pulau Reklamasi, Wapres JK : Pemda DKI Realistis dan Pragmatis

Pembangunan pulau reklamasi oleh pengembang telah memiliki izin dari pemerintah-pemerintah sebelumnya.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 25 Juni 2019  |  17:15 WIB
IMB Pulau Reklamasi, Wapres JK : Pemda DKI Realistis dan Pragmatis
Sebuah truk melintas di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin (17/6/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. - ANTARA/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA — Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan tindakan realistis dan pragmatis.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pembangunan pulau reklamasi oleh pengembang telah memiliki izin dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Setelah pulau terbentuk maka tidak serta merta izin dapat dicabut tanpa memberi kepastian usaha.

"Ya kita harus realistis dan pragmatis, mereka [pengembang] sudah reklamasi dengan biaya triliunan. Dan sudah terjadi [pulau terbentuk], tidak mungkin lagi dibongkar," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurutnya, setelah adanya aturan melanjutkan reklamasi maka lahan yang sudah terbentuk harus diputuskan kelanjutan pemanfaatannya.

"Jadi ini suatu tindakan pragmatis saja. Juga tidak ingin merugikan pengusaha terlalu jauh. Yang belum [direklamasi] tidak dijinkan. Yang sudah terjadi tentu berdasar ijin yg ada, maka silahkan [dibangun]. Jadi penerbitan IMB itu dengan dasar seperti itu," katanya.

Jusuf Kalla menyebutkan berdasarkan aturan maka pemerintah tetap akan memiliki penguasaan atas pulau reklamasi. Dengan aturan yang ada maka DKI akan menguasai 65% wilayah pulau dan 35% dikuasai pengembang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
anies baswedan, reklamasi

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top