Jakarta Alami Pergeseran Ekonomi, Apa yang Perlu Dipersiapkan?

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta Triwulan II 2019 sebesar 5,71% yang terbilang melambat, perlu disikapi dengan kepala dingin, agar gambaran masa depan Ibu Kota dapat terlihat secara lebih jernih.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 09 Agustus 2019  |  03:57 WIB
Jakarta Alami Pergeseran Ekonomi, Apa yang Perlu Dipersiapkan?
Deretan gedung bertingkat terlihat dari ketinggian di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (26/12/2018). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta Triwulan II 2019 sebesar 5,71 persen yang terbilang melambat, perlu disikapi dengan kepala dingin, agar gambaran masa depan Ibu Kota dapat terlihat secara lebih jernih.

Alasannya, DKI Jakarta kini tengah mengalami fenomena shifting, atau pergeseran menuju pusat industri padat modal dan berteknologi tinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu persiapan menghadapi hal ini sebelum terlambat.

Buktinya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan Triwulan II 2018 (yoy), tidak semua lapangan usaha mampu tumbuh positif.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi yakni Konstruksi (-0,45 persen), Pertambangan-Penggalian (-2,43 persen), dan yang terdalam ditempati Industri Pengolahan (-4,03 persen).

Sementara itu, lapangan usaha yang memberikan kontribusi positif tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta yakni Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (16,91 persen) sejalan dengan konsumsi pemerintah yang tumbuh tinggi, diikuti Informasi dan Komunikasi (13,12 persen), kemudian Jasa Perusahaan sebesar (13,09 persen) karena masih berlangsungnya aktivitas oleh berbagai lembaga terkait Pemilu.

Pergeseran ini makin terlihat jelas apabila membandingkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta semester I-2019 dengan semester I-2018 (ctc) yang tumbuh 5,97 persen.

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (13,14 persen). Sebaliknya, industri pengolahan kembali menjadi yang paling jeblok (-2,53 persen). Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel.

BPS DKI Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bahwa pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengantisipasi hal ini, dan berkomitmen mendorong perekonomian Jakarta dengan terbuka pada dunia usaha.

Salah satu caranya, pihak pemprov akan terus berkomunikasi secara intensif dengan organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

"Apa yang dibutuhkan dunia usaha dan bisa difasilitasi pemprov, kita akan fasilitasi. Khusus kegiatan konstruksi [yang menurun], jangan salah, seluruh Indonesia juga merasakan. Kalau kita, dari mulai perizinan pasti melakukan percepatan, itu komitmen kita," ungkap Anies kepada Bisnis, Rabu (7/8/2019).

Perlu Keseimbangan

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menjelaskan bahwa fenomena shifting ini merupakan hal yang wajar di Jakarta sebagai kota besar.

Terlebih, pemprov sendiri sebelumnya mengakui bahwa investasi sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi, menjadi yang terlaris bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya sepanjang 2019.

"Usaha digital kan pusatnya di Jakarta. Seperti e-commerce membutuhkan pergudangan, transportasi. Bisnis e-commerce itu kan berkembang memang utamanya di kota besar, bukan di daerah-daerah. Jadi wajar kalau di Jakarta sektor ini akan tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (7/8/2019).

Menurut Piter, loyonya industri manufaktur di Jakarta merupakan akibat banyaknya perusahaan yang memindahkan basis produksinya ke luar kawasan Jabodetabek.

"Khususnya untuk manufaktur yang padat karya, tentunya lebih memilih memindahkan pabriknya ke luar Jabodetabek karena perbedaan upah minimum yang terlalu besar. Upah minimum di Jakarta itu sudah di kisaran Rp4 juta, sementara di Jawa Tengah masih Rp2 juta. Jadi wajar kalau produksi manufaktur lebih memilih pindah ke daerah-daerah yang upah minimumnya masih relatif rendah," tambahnya.

Hal ini pun tampak dalam data BPS terkait pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di DKI Jakarta pada triwulan II-2019 yang turun (-9,72 persen) terhadap triwulan II-2018 (yoy). Sehingga, tidak searah dengan pertumbuhan produksi di tingkat Nasional yang tumbuh positif sebesar 3,62 persen.

Kendati demikian, untuk industri manufaktur mikro dan kecil, DKI Jakarta terbilang baik dengan berhasil tumbuh (7,16 persen) pada triwulan II-2019 DKI triwulan II-2018 (yoy). Sehingga mampu melampaui pertumbuhan produksi di tingkat nasional yang tumbuh sebesar 5,52 persen.

Data BPS DKI

Oleh sebab itu, Piter menyarankan pemprov DKI Jakarta mempersiapkan fenomena shifting ini secara mulus dengan mengutamakan keseimbangan antara basis produksi yang dimiliki, persiapan aktivitas jual-beli ke arah digital, dibarengi fasilitas kesejahteraan masyarakat.

Harapannya, semua aspek telah siap, sehingga pertumbuhan ekonomi Jakarta tak sampai terjun bebas di masa depan akibat fenomena ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto menilai percuma apabila fenomena pergeseran industri tak dibarengi dengan pertumbuhan di sektor konstruksi dan perumahan.

Wendy pun menjelaskan apa dampak ekonomi yang akan dihadapi, apabila masyarakat yang bekerja di Jakarta memiliki hunian di luar Jakarta.

Secara kasat mata, masyarakat akan cenderung membelanjakan uangnya di tempat mereka tinggal, sehingga perekonomian yang berkembang justru berada di luar Jakarta. Belum lagi, dampak normalisasi pengeluaran akibat betapa besarnya biaya yang mereka habiskan untuk transportasi.

"Padahal, dengan banyaknya masyarakat yang belum memiliki hunian di Jakarta, mestinya sektor ini dapat tumbuh lebih cepat untuk menyediakan perumahan vertikal bagi penduduk," jelasnya kepada Bisnis.

Oleh sebab itu, pertumbuhan di sektor konstruksi, perumahan, dan real estate di dalam Jakarta perlu selaras dengan pergeseran industri. Agar masyarakat nyaman, ekonomi Jakarta pun dapat tumbuh dari dalam.

Menurutnya, beberpa faktor perlu menjadi perhatian bagi pemprov DKI Jakarta. Pertama, lahan yang tersedia untuk membangun sudah sangat sedikit. Kedua, pemerintah DKI membatasi luas lantai bangunan yang dapat dibangun. Ketiga, perizinan untuk membangun berbelit, memakan waktu lama, dan berbiaya tinggi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jakarta, dki jakarta

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top