Bisnis.com, JAKARTA -- DPRD DKI sepakat untuk memangkas anggaran proyek-proyek infrastruktur yang akan dieksekusi oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun depan. Pengurangan tersebut dilakukan lantaran defisit anggaran yang melanda pembahasan rancangan APBD DKI 2020.
Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengatakan efisiensi anggaran diterapkan untuk keenam dinas dan satu biro yang bergerak di bidang pembangunan dan infrastruktur. Satuan Kerja Perangkat Daerah DKI yang menjadi mitra Komisi D, yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Tata Ruang.
"Total anggaran untuk enam dinas dan satu biro sebelum pembahasan sebesar Rp17,8 triliun. Nilai tersebut mengalami pengurangan atau efisiensi menjadi Rp16,5 triliun," katanya di gedung DPRD DKI, Selasa (12/11/2019).
Dia menuturkan pemangkasan anggaran terbesar ditetapkan untuk dua SKPD, yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air. Pertama, anggota dewan sepakat memotong anggaran untuk proyek revitalisasi trotoar dari awalnya Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun.
Kedua, Komisi D DPRD DKI juga menyetujui pengurangan anggaran Dinas Sumber Daya Air untuk membangun pipanisasi terkait proyek SPAM Jatiluhur yang rencananya dimulai tahun depan.
"Salah satu efisiensi terbesar itu pemotongan anggaran pipanisasi SPAM Jatiluhur dari Rp495 miliar menjadi Rp168 miliar," imbuhnya.
Baca Juga
Politisi PDI Perjuangan tersebut menuturkan anggota dewan memprioritaskan anggaran untuk proyek-proyek yang lebih dibutuhkan masyarakat dalam waktu dekat. Salah satunya penanganan banjir dan kemacetan di ibu kota.
Meski demikian, dia tak menampik anggaran untuk dua program unggulan tersebut harus tergerus lantaran defisit yang diterjadi pada saat pembahasan APBD 2020. Komisi D tetap menyetujui kegiatan penanganan banjir dan macet walaupun nilainya masih jauh yang diharapkan.
Ida mencontohkan beberapa kegiatan yang seharusnya menjadi prioritas, yaitu pembelian lahan untuk membangun waduk, situ, dan embung serta pembebasan lahan terkait pelaksanaan enam ruas jalan tol.
"Saya contohkan misalnya pembangunan enam ruas tol di Sunter saja harus mengakomodiasi 600 rumah. Namun, dana yang disiapkan oleh Dinas Bina Marga DKI hanya Rp500 miliar untuk semua wilayah, bukan hanya Sunter. Ini kan program nasional yang didukung Pemprov DKI," jelasnya.
Penerimaan Berkurang
Seperti diketahui, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan nilai KUA-PPAS 2020 mengalami penurunan dari yang direncanakan. Mengacu pada data yang diterima Bisnis, rancangan KUA-PPAS 2020 sebelum rapat Banggar dipatok Rp95,9 triliun. Total anggaran tersebut direvisi menjadi Rp89,5 triliun.
"APBD penetapan 2019 itu awalnya sebesar Rp89 triliun. Namun, kita turunkan menjadi Rp86,8 triliun. Salah satu faktornya dana bagi hasil yang tidak sampai target. Sekarang juga begitu," katanya.
Penurunan proyeksi APBD DKI 2020 terjadi lantaran berkurangnya penerimaan, terutama dari dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp6,39 triliun.
Dana bagi hasil tak bisa ditransfer arena APBN mengalami defisit sekitar Rp191 triliun pada Agustus 2019.
Bukan itu saja, proyeksi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) 2019 yang tadinya dipatok Rp8,51 triliun menjadi Rp3,08 triliun.
Meski demikian, Sekda DKI tetap menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dari sebelumnya Rp44,5 triliun pada APBD 2019 menjadi Rp50,5 triliun pada KUA-PPAS 2020.
"Hasil evaluasi jadi Rp49,5 triliun. Padahal, kami sudah menghitung perolehan pajak day to day," ujarnya.
