Bisnis.com, JAKARTA — Dilema Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait banyaknya warga ibu kota yang gagal memeroleh pinjaman atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program Rumah DP Nol Rupiah, menuntut pembenahan sistem seleksi.
Pasalnya, dari 780 unit rumah susun (Rusun) Samawa Rumah DP Nol Rupiah tahap pertama di Klapa Village, baru 85 unit yang sudah dihuni oleh masyarakat.
Adapun, dari aplikasi atau permohonan yang tercatat berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) DP Rp Nol Rupiah, yakni total 1.458 warga yang mendaftar untuk unit di Klapa Village, baru sekitar 125 orang yang sudah dalam tahap menyelesaikan akad KPR dengan perbankan.
Direktur Eksekutif Jakarta Properti Institute Wendy Haryanto menekankan bahwa pangkal masalahnya sebenarnya ada pada skema rusun yang ditawarkan secara hak milik (Rusunami).
"Karena ini sama saja seperti kredit pemilikan rumah pada umumnya, kalau tidak ada collateral, tentu saja pihak peminjam [bank] akan meminta dokumen atau data yang bisa dijadikan acuan jaminan," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (17/12/2019).
Terlebih, menurut Wendy, karena program Rumah DP Nol ini diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan Rp4-7 juta, maka mereka kebanyakan bekerja di sektor nonformal. Sehingga terbilang sulit untuk mereka mendapatkan dokumen seperti surat konfirmasi pekerjaan dari kantor, atau buku bank, dan lain sebagainya.
"Tapi kalau yang disediakan adalah Rusunawa, berarti penyewa, berapapun penghasilannya bisa tinggal disana selama bisa bayar sewa. Tidak akan diminta surat dari perusahaan atau dokumen lainnya," tambah Wendy.
Menurutnya, konsep sewa social housing harusnya lebih ditekankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga, peminat rumah bisa berasal dari masyarakat dengan berbagai besaran penghasilan, sehingga nantinya Pemprov bisa menerapkan sistem subsidi silang.
Oleh sebab itu, Wendy berharap pembenahan bukan hanya dari konsep seleksi, namun keseluruhan. Terlebih, banyak masyarakat yang lolos seleksi dari UPT Rumah DP Nol Rupiah, akhirnya kandas karena terganjal seleksi KPR di perbankan.
"Seleksi itu wajar saja, perbankan di mana pun akan melakukan seleksi itu, karena itu sistem pinjaman. Mereka harus memeriksa dan memvalidasi bahwa peminjam dapat membayar kembali pinjamannya," tutupnya.
Menurut Wendy, inilah dilema yang harus dihadapi Pemprov apabila ingin program Rumah DP Nol Rupiah tetap eksis.
Di satu sisi, Pemprov tak boleh mengintervensi seleksi KPR di ranah perbankan. Di sisi lain, apabila seleksi dari awal, yakni dari pihak UPT Rumah DP Nol Rupiah diperketat, masyarakat yang bisa terjaring tentu akan semakin sedikit.
Apakah pendampingan dari pihak Pemprov agar para pendaftar yang lolos seleksi di UPT bisa lolos KPR di perbankan menjadi jalan keluar? Wendy pun masih meragukan hal ini.
"Pendampingan dengan Pemprov bisa saja. Selama pemprov bisa jadi penjamin. Jadi kalau pembeli lari atau lalai bayar, Pemprov apa bisa gantikan dananya? Saya rasa sulit, belum bisa, ya," tutup Wendy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
