Bisnis.com, JAKARTA--Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memastikan tidak akan mengugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kerugian yang diderita pelaku bisnis ritel akibat bencana banjir awal tahun.
Ketua Hippindo Budihardjo Iduansyah mengatakan musibah tersebut memberikan dampak bisnis kepada banyak anggota HIPPINDO mengan menurunnya omset penjualan secara signifikan pada 1 Januari.
Alih-alih menggugat, Hippindo justru meminta untuk bertemu langsung dengan Gubernur Anies di Balai Kota DKI Jakarta.
"Saya tegaskan sekali lagi, kami tidak dalam posisi menuntut ganti rugi serta tidak menggugat Pemprov DKI. Kami melaporkan pasca banjir, memberi masukan ke Gubernur," ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin (13/1/2020).
Budihardjo justru memohon Pemprov DKI untuk review kembali beberapa kebijakan pemerintah yang jika tetap diterapkan maka akan menambah beban biaya dan dampak negatif terhadap bisnis anggota Hippondo dan ritel offline secara keseluruhan.
Kebijakan pemerintah yang dimaksud salah satunya terkait penanganan dan antisipasi banjir. Pasalnya, akses masuk beberapa pusat belanja terganggu akibat meluapkan air sehingga membuat konsumen dan karyawan tidak bisa masuk ke kawasan mal.
Bukan itu saja, tingginya air banjir juga menyebabkan banyaknya bahan baku dan fasilitas yang rusak.
"PLN juga memadamkan aliran listrik sehingga membuat roda bisnis sempat terhenti," jelasnya.
Terkait kerugian akibat banjir, dia memastikan itu merupakan omzet atau penghasilan yang seharusnya didapat oleh pelaku bisnis atau pemilik toko ritel saat awal Januari.
Banjir secara langsung membuat omzet penjualan turun secara signifikan. Bahkan ada yang turun sampai 50% pada saat puncaknya banjir.
"Penanganan banjir sangat penting karena ritel offline sebagai lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong, termasuk produsen, supplier, pabrik, distributor, bahkan pelaku UMKM. Jika terganggu maka akan berdampak terhadap industri ritel dari hulu ke hilir," tuturnya.
