Bisnis.com, JAKARTA — Titik terang misteri posisi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pendamping Anies Baswedan ditanggapi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tangan terbuka.
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengungkap bahwa harus ada percepatan, karena kekosongan Kursi Wagub sudah terlalu lama.
Namun, penentuan tidak cukup tanpa adanya fit and proper secara terbuka ke publik, “Memang adalah hak Gerindra dan PKS untuk mengusulkan nama calon Wakil Gubernur DKI, namun seharusnya prosesnya juga terbuka," ungkap Idris dalam keterangan resminya, Senin (20/1/2020).
"Ini sudah berapa lama posisi Wagub kosong. Fraksi PSI DKI mendesak DPRD untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka untuk dua nama yang diusulkan,” tambahnya.
Menurut Idris, publik berhak tahu seperti apa kualitas calon Wakil Gubernur yang diusulkan. Fit and proper test secara terbuka menjadi cara yang masuk akal untuk menilai siapa yang layak untuk menjadi Wagub sebelum voting dimulai.
“Demi kualitas proses pemilihan Wagub, kami usulkan ada semacam public hearing secara live, di mana para kandidat menjelaskan latar belakang, visinya, dan juga menjawab pertanyaan dari masyarakat,” kata Idris.
PSI mendorong agar publik dilibatkan dalam mengkritisi latar belakang para calon. Public hearing adalah mekanisme di mana panitia pemilihan dapat menanyakan sejumlah pertanyaan untuk menggali latar belakang dan visi-misi seorang calon sebelum kemudian dilakukan voting.
Seperti diketahui, PKS dan Gerindra menyepakati dua nama baru Cawagub DKI Jakarta. Yakni perwakilan nama dari PKS, Nurmansyah Lubis, sementara perwakilan dari Gerindra, Ahmad Riza Patria.
Dua nama ini otomatis mencoret dua calon dari PKS yang sebelumnya berproses, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Nantinya, setelah kedua nama tersebut dikirimkan ke Anies, seluruh Fraksi DPRD DKI Jakarta akan membentuk tim panitia pemilih untuk mementukan dari kedua nama itu, siapa yang bakal menduduki kursi DKI-2.
