Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Didampingi dua aggota Fraksi PDI Perjuangan yakni Pantas Nainggolan dari Komisi D dan Pandapotan Sinaga dari Komisi B, Pras mengaku kaget setelah melihat kondisi sisi selatan Monas atau yang dikenal dengan kawasan IRTI.
"Pertama-tama, saya kaget dengan disituasi Monas sekarang. Saya turun langsung karena mau melihat revitalisasi. Antara rencana yang dianggarkan kok beda dengan hasil eksekusi?" katanya di kawasan Monas, Senin (27/1/2020).
Dia menegaskan Monas merupakan kawasan inti atau ring satu yang ada di DKI Jakarta. Bukan itu saja, kawasan Monas merupakan ruang terbuka hijau yang seharusnya dijaga betul keasriannya oleh Pemprov DKI.
Berdasarkan pantauan Bisnis, proses revitalisasi yang dilaksanakan di area Plaza Selatan seluas 34.841 m2 sudah hampir rampung. Pemprov DKI melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) sudah membabat 190 pohon dan meratakannya dengan tanah.
Baca Juga
Proyek revitalisasi kawasan Monas/Bisnis-Feni Freycinetia
Lebih lanjut, PT Bahana Primas Nusantara sebagai pemenang lelang sudah menggarap perkerasan di atas tanah yang sebelumnya diisi beraneka jenis pohon.
Pras menilai Pemprov DKI melakukan kesalahan dalam proyek revitalisasi Monas. Alih-alih menyelesaikan perizinan dan desain, Dinas Citata dituding membuat anggaran terlebih dahulu untuk disetujui DPRD DKI.
"Mereka buat dulu anggaran baru perencanaan. Nah, ini kan terbalik. Kalau adanya [hasil revitalisasi] seperti ini, saya enggak akan kasih [setujui anggaran]," imbuhnya.
Untuk itu, dia meminta Pemprov DKI untuk menyetop seluruh pekerjaan proyek revitalisasi Monas. Apalagi, lanjutnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengakui pihaknya belum mengantongi izin dari Sekretariat Negara (Setneg).
Menurutnya, Gubernur Anies Baswedan seharusnya berkoordinasi penuh dengan pemerintah pusat, khususnya Setneg, sebelum mengubah desain dan peruntukkan Monas.
"Monas ini bukan miliki DKI sendiri loh ini, ini milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini enggak ada koordinasinya. Baru kemarin saya dengar, saya lihat, saya membaca di media sosial bahwa Sekda datang ke Setneg. Jadi jangan main salah-salahan, mending fokus tangani banjir saja," ujar Pras.
