Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku heran terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan, bisa kecolongan memilih Dirut Transjakarta.
Sebabnya, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengangkat pejabat yang diputus bersalah terkait kasus pidana penipuan, yakni Donny Andy S. Saragih.
"Saya enggak ngerti yang bisikin Anies siapa, padahal banyak tokoh-tokoh dulu ada yang bagus tapi di-downgrade (diturunkan)," kata Prasetio di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah atau BP BUMD Provinsi DKI Jakarta membatalkan pengangkatan Donny Andi S. Saragih sebagai Dirut Transjakarta pada Senin (27/1/2020).
Keputusan itu diambil melalui mekanisme keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Transjakarta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Sebabnya, Donny didakwa kasus penipuan.
Kasus yang menyeret Donny terentang jauh saat ia masih menjabat Direktur Operasional di PT Eka Sari Lorena Transport Tbk pada September 2017. Dia dan Porman Tambunan didakwa menipu Direktur Utama PT Lorena Transport, Gusti Terkelin Soerbakti.
Baca Juga
Sidang kasus mereka telah sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Majelis di tingkat MA menghukum lebih berat keduanya daripada tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Keduanya dihukum dua tahun penjara.
Menurut Prasetio, semestinya Anies bisa menyeleksi pejabat yang kompeten untuk mengisi kursi pejabat yang akan membantunya. Anies bisa menjalin komunikasi yang baik dalam mencari pejabat dan tidak hanya mengandalkan saran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
"TGUPP ya silakan kasih masukan ke gubernur, tapi kalau itu salah jangan dipakai. Ini semua sekarang TGUPP lebih kapasitasnya dari Sekda dan SKPD. Dia bisa panggil-panggil SKPD emang dia siapa," ujarnya.
Menurut Prasetio, Anies kurang fokus menjalani roda pemerintahan di DKI karena mengejar Pemilu Presiden 2024.
"2024 buatlah kerja yang baik. Kalau memang dia layak pasti dipilih oleh rakyat," ucapnya.
"Jangan kebijakan asal beda."
