Bursa Wagub DKI: Gerindra Yakin Riza Patria Menang, Apapun Metode Pemilihannya

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik percaya diri calon besutan Gerindra, Ahmad Riza Patria bakal terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Hal ini menanggapi klaim pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah lebih dulu bersafari politik memperkenalkan calonnya, Nurmansjah Lubis ke fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta.

PKS sejauh ini telah mengunjungi lima fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Golkar, dan Demokrat.

Taufik pun menanggapi hal tersebut dengan santai. Bahkan, Taufik menyiratkan bahwa walaupun Gerindra terbilang lebih telat memperkenalkan calonnya, lobi-lobi politik sudah sejak lama dilakukan.

"Pokoknya, bacanya [keadaan] sederhana saja. [Pemilihan Wagub DKI] Kan sudah satu tahun macet. Silahkan diartikan sendiri. Pokoknya satu tahun macet," ujar Taufik sembari terkekeh, selepas hadir dalam diskusi bersama Riza Patria di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2019).

Taufik pun mengungkap Gerindra tak takut dengan tantangan untuk mengadakan metode voting terbuka yang sebelumnya diusulkan pihak PKS.

"Justru kalau saya juga menyarankan terbuka. Karena konsepnya, kalau pemilihan umum boleh tertutup di bilik suara. Karena itu hak pribadinya. Kalau ini dipilih oleh anggota DPRD, wakil rakyat. Dia musti melakukan reporting pada pemilihnya. Itu terbuka saja supaya jelas," ungkapnya.

Namun, Taufik menekankan bahwa metode ini akan diputuskan terlebih dahulu dalam Rapat Paripurna anggota DPRD DKI Jakarta, "Jadi kalau misalnya sewaktu musyawarah, tiba-tiba semua fraksi bilang, 'kita pilih ke Gerindra saja'. Gimana? Bisa saja seperti itu, kan?" tambah Taufik percaya diri.

Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI ini menjelaskan bahwa hal tersebut akan ditentukan pada Rapat Pimpinan Gabungan untuk pengesahan tata tertib pada 6 Februari 2020. Kemudian disepakati pembentukan panitia pemilihan dan Rapat Badan Musyawarah untuk menentukan teknis Rapat Paripurna.

Ketika diskusi tengah berlangsung, Riza cenderung menekankan adanya musyawarah terlebih dahulu dalam tubuh DPRD DKI Jakarta.

"Kalau di aturan sebetulnya tidak harus voting. Itu kan pilihan ke dua. Kita hormati anggota DPRD yang punya hak pilih untuk musyawarah terlebih dahulu. Sama seperti saya di DPR RI atau kemarin pemilihan Ketua MPR," ujarnya.

"Jadi kalau saya sendiri selama kita bisa musyawarah mufakat, kenapa harus voting. Tapi kalau tidak tercapai mufakat, jalan pemilihan voting juga baik dan demokratis. Kita juga sudah biasa selama ini berdemokrasi dengan dua cara itu," tambahnya.