Formula E di Monas Dilarang, PSI: Alihkan Anggaran untuk Atasi Banjir

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai sebaiknya Pemprov DKI meninjau kembali acara ajang balap mobil listrik Formula E setelah tidak diberi izin berada di dalam Monas.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara lewat Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka (Komrah) mengungkap hal tersebut pada Rabu (5/2/2020) malam.

Komrah memerintahkan Pemprov DKI untuk mengadakan ajang tersebut di lokasi lain, karena Monas merupakan kawasan cagar budaya.

Oleh sebab itu, Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian mengusulkan agar Formula E dibatalkan dan anggaran Rp1,2 triliun dialihkan untuk antisipasi banjir.

“Awal tahun baru 2020 Jakarta mengalami banjir besar, padahal cuma hujan sehari. Seharusnya antisipasi banjir menjadi prioritas utama Pemprov DKI, bukan Formula E. Rakyat Jakarta kebanjiran, tapi gubernurnya malah bikin acara balapan mobil,” ujar Justin dalam keterangan resminya, Kamis (6/2/2020).

Justin menilai, dengan adanya penolakan ini, sebaiknya Pemprov DKI meninjau kembali acara Formula E. Apalagi, jika lokasi dipindahkan ke jalan-jalan umum, maka akan menyebabkan kemacetan parah.

“Dari awal, kami menolak karena manfaat acara ini tidak jelas. Jika masih ngeyel juga, maka jelas sekali bahwa Pemprov DKI memang tidak punya prioritas yang jelas. Saya usul, sebaiknya Formula E dibatalkan, lalu uangnya buat antisipasi banjir yang lebih mendesak,” tegas Justin.

Dia menegaskan bahwa terdapat tiga program antisipasi banjir yang lebih layak menjadi prioritas Pemprov DKI, yaitu perbaikan tanggul, normalisasi sungai, dan perbaikan pompa.

Justin menuturkan, survei Kementerian PUPR menemukan 44 tanggul rusak di Jabodetabek. Salah satunya, ada tanggul jebol di Kramat Jati, Jakarta Timur, namun warga sekitar terpaksa memperbaikinya secara swadaya.

“Saking lambatnya Pemprov DKI, warga sampai memperbaiki tanggul sendiri. Uang dan materialnya dari warga semua, Rp20 juta. Uang segitu ngga ada apa-apanya dibanding anggaran Formula E sebesar Rp1,2 triliun,” ungkapnya.

Sementara itu, Justin menyoroti program normalisasi sungai yang terhenti sejak 2018. Kementerian PUPR tidak bisa melaksanakan pekerjaan konstruksi karena masalah pembebasan lahan.

“Tahun 2019 kemarin anggaran pembelian lahan dibatalkan, katanya defisit. Kalau beneran defisit, mengapa malah bikin Formula E ratusan miliar?” ujar Justin.

Terakhir, Justin menekankan bahwa banjir awal tahun 2020 terjadi akibat banyaknya pompa dan pintu air yang yang tidak optimal.

“Dinas Sumber Daya Air bilang ada 76 pompa yang rusak. Kementerian PUPR bilang ada 11 pintu air rusak. Duit Formula E bisa dipakai untuk perbaikan itu semua dan masih sisa banyak,” pungkas Justin.