Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku pernah mendapat kondisi dilematis akibat adanya usulan memotong biaya bantuan sosial, agar Pemprov DKI bisa memberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jajarannya secara penuh.
Hal ini disampaikan Anies dalam video pesan Anies untuk ASN DKI Jakarta, berisi tentang pengumuman relokasi belanja pegawai yang berkurang Rp4,3 triliun.
Anies menjelaskan bahwa gaji ASN tak berubah. Namun, sebesar 25 persen TKD ASN Pemprov DKI telah direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos. Sementara 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19.
"Dalam pembahasan saat itu sempat ada usulan agar bansos seperti KJP, lalu bantuan-bantuan lain itu dipangkas 50 persen. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan Bansos itu kira-kira Rp2 triliun. Sama dengan 25 persen anggaran TKD," ungkap Anies.
Alhasil, ada dua pilihan yang harus diambil Anies. Memberikan uang rakyat sebesar Rp2 triliun untuk oleh 63.000 ASN DKI, atau untuk 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta.
Anies pun memilih mengalokasikan anggaran ini untuk bansos, sebab 1,2 juta warga Jakarta tersebut merupakan orang-orang yang lebih membutuhkan karena mengalami kesulitan ekonomi.
"Kita adalah penyelenggara negara, tugas kita adalah lindungi rakyat. Keselamatan rakyat adalah prioritas nomor satu. Dalam kondisi apapun sikap kita harus jelas: menomordatukan rakyat daripada diri sendiri," tambah Anies.
Oleh sebab itu, Anies berpesan kepada jajarannya agar senantiasa tangguh, tidak loyo, tidak mengeluh, dan mampu memberikan contoh sikap abdi negara yang tabah menghadapi cobaan.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
