Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Covid-19 Berdampak ke Ekonomi, Anies : Pertama Kalinya Anggaran DKI Anjlok

Target pendapatan pajak diturunkan dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun, atau tinggal 45 persen.
Gubernru DKI Jakarta Anies Baswedan memantau distribusi bantuan sosial (bansos) di DKI./Instagram @aniesbaswedan
Gubernru DKI Jakarta Anies Baswedan memantau distribusi bantuan sosial (bansos) di DKI./Instagram @aniesbaswedan

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah terdampak krisis ekonomi akibat Covid-19 secara nyata.

Hal ini disampaikan Anies dalam video pesan Anies untuk aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta, di laman resmi Pemprov DKI Jakarta, Jumat (29/5/2020).

"Sejak Covid-19 melanda Ibu Kota, perlahan dampaknya mulai kita rasakan, dan kini di bulan Mei ini, kita mulai melihat secara nyata dampak ekonomi dari wabah Covid-19 ini. Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi," jelasnya.

Pasalnya, pembatasan yang dilakukan terhadap kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan kegiatan perekonomian baik formal maupun informal, membuat komponen pendapatan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta pun anjlok.

Seperti diketahui, total APBD anjlok dari anggaran kita turun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2 triliun, atau tinggal 53 persen. Sementara target pendapatan pajak diturunkan dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun, atau tinggal 45 persen.

"Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun. Konsekuensinya, realokasi anggaran harus diambil," jelasnya.

Pemotongan Belanja

Anies menjelaskan bahwa komponen belanja langsung (BL) maupun belanja tidak langsung (BTL), tentunya akan berpengaruh terhadap besaran honor yang diterima jajarannya.

Tepatnya, walaupun gaji pokok tak berkurang, belanja pegawai dipotong sebesar Rp4,3 triliun. Di mana tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN Pemprov DKI sebesar 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya, dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19.

Namun demikian, Anies mengaku tetap mempertahankan anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk masyarakat prasejahtera, tidak memutus kontrak sekitar 120.000 tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP), dan menambah belanja tak terduga (BTT) untuk menangani bencana, yang semula hanya Rp188 miliar sekarang menjadi Rp5 triliun.

"Tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru dan belanja modal, kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Perlu saya garis bawahi ini semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta," jelasnya.

Oleh sebab itu, Anies berpesan kepada jajarannya agar senantiasa tangguh, tidak loyo, tidak mengeluh, dan mampu memberikan contoh sikap abdi negara yang tabah menghadapi pandemi Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper