Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPRD DKI Sinyalir Reklamasi Dufan dan Ancol Nihil Dasar Zonasi

Keputusan Gubernur DKI Jakarta 237/2020 dinilai tidak berdasar pada pertimbangan zonasi yang tertuang baik di dalam perda maupun Perpres No. 60/2020
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 07 Juli 2020  |  16:10 WIB
Ilustrasi - Suasana lengang terlihat di Pantai Ancol, Jakarta, Jumat (29/5/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Ilustrasi - Suasana lengang terlihat di Pantai Ancol, Jakarta, Jumat (29/5/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Izin perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) dan Taman Impian Ancol Timur melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 237/2020 dinilai tidak berdasar pada pertimbangan zonasi yang tertuang baik di dalam perda maupun Perpres No. 60/2020.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak saat ditemui di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Selasa (7/7/2020).

“Kepgub DKI Jakarta 237/2020 itu keluar belum ada payung hukumnya, harusnya ada dulu payung hukumnya baru kemudian dia terjemahkan,” kata Gilbert.

Gilbert beralasan di dalam perda dan Perpres No. 60/2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur telah diatur sejumlah wilayah yang masuk ke dalam zona lindung, limbah, hunian.

“Sementara itu mengenai zonasi tidak ada satu pun perda mengenai zonasi dipakai. Memang Perda Zonasi sebelumnya yang ada hanya Dufan, tidak disebutkan mengenai Ancol,” ujarnya.

Malahan, dia membeberkan, awalnya Ancol hanya memiliki dua pulau yakni J dan K sekarang menjadi K dan L.

“Waktu SK Reklamasi 17 Pulau yang miliknya Ancol hanya dua pulau dan sekarang menjadi K dan L. Itu dasarnya dari mana?” kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi dan Taman Impian Ancol Timur. Perluasan kawasan itu masing-masing sekitar 35 hektare dan 120 hektare.

Hal ini tertuang dalam Kepgub DKI Jakarta 237/2020 yang diteken Anies pada 24 Februari 2020. Pembangunan perluasan kawasan ini resmi menjadi wewenang dan beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA).

Dalam Kepgub tersebut dijelaskan bahwa PJAA sebelumnya mengajukan permohonan izin pelaksanaan perluasan kawasan lewat surat Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tanggal 13 Februari 2020.

Selain itu, Anies menagih kontribusi PJAA terhadap perluasan lahan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur yang ternyata sudah terbentuk seluas ± 20 hektare yang perjanjiannya terbentuk sejak 2009.

Kontribusi tersebut yakni pembuangan lumpur (Sludge Disposal Site) dari hasil pengerukan 13 sungai dan 5 waduk pada areal perairan Ancol Barat sebelah Timur dengan luas sekitar 120 hektar yang terletak di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Hal itu merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana perluasan kawasan Ancol Timur dengan luar yang sama, sekitar 120 hektar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jakarta anies baswedan reklamasi
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top