Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta memerinci terdapat enam program prioritas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.
Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko menuturkan pengajuan keenam program prioritas itu dilakukan dengan pertimbangan adanya sejumlah proyek infrastruktur yang terhenti akibat pandemi Covid-19.
“Semisal ada sejumlah proyek infrastuktur yang seharusnya jalan di tahun 2020, karena ada rasionalisasi di-hold sebentar, setelah ada [PEN] ini bisa diesekusi,” kata Nasruddin melalui sambungan telepon kepada Bisnis, pada Selasa (4/8/2020).
Ihwal program pertama, Nasruddin mengatakan, pihaknya mengajukan pengendalian banjir dengan kisaran usulan pinjaman sebesar Rp1,7 triliun pada 2020, dan tahun berikutnya sebesar Rp3,6 triliun.
Selanjutnya, dia menerangkan, program kedua yaitu infrastruktur olahraga berada di kisaran Rp1,1 triliun pada 2020 dan Rp2,5 triliun di tahun berikutnya.
“Program ketiga itu infrastruktur pengelolaan sampah sebesar Rp560 miliar di tahun 2020 dan Rp550 miliar untuk tahun berikutnya. Infrastruktur pengelolaan sampah ini merupakan infrastruktur dasar pelayanan kepada masyarakat yang perlu dipenuhi,” ujarnya.
Baca Juga
Nasruddin menambahkan program prioritas keempat berkaitan dengan konstruktsi infrastruktur pariwisata dan kebudayaan. Usulan pagu untuk program itu berada di kisaran Rp200 miliar di tahun 2020.
“Usulan pagunya yang mungkin agak tinggi itu pada tahun 2021 yakni sebesar Rp1,2 triliun,” jelasnya.
Dia menjelaskan program prioritas kelima adalah pembangunan transporasi yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19. Nilai usulannya berada di angka Rp780 miliar pada 2020. Kendati demikian, dia menerangkan, pihaknya tidak mengusulkan pinjaman dana untuk pengerjaan proyek transportasi di tahun berikutnya.
“Untuk prioritas yang keenam itu infrastruktur pelayanan air minum, di tahun 2020 dan 2021 kami mengusulkan pinjaman sebesar Rp20 miliar. Tetapi saya sampaikan angka ini masih bergerak karena masih pengajuan. Secara total angkanya Rp4,49 triliun di tahun 2020 dan Rp8,02 triliun di tahun 2021,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanfaatkan pinjaman Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menuntaskan sejumlah program prioritas yang sempat tertunda.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria program prioritas yang sempat tertunda seperti program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan khususnya program penanganan banjir, karena APBD 2020 berkurang dari Rp87 triliun menjadi Rp47 triliun akibat pandemi Covid-19.
"Pak gubernur memastikan bahwa program-program yang menjadi prioritas di tahun 2020 -2021 bisa terus dapat dilaksanakan sesuai dengan optimalisasi APBD dan bantuan dari PT SMI dan juga dari program-program yang kami akan kerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta," kata Ariza di Jakarta, Senin (27/7/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
